DPRD NTT: Penanggulangan Hama Belalang di Sumba Perlu Dukungan Pemerintah Pusat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa menyebut penanggulangan hama belalang di pulau Sumba, perlu dukungan dari pemerintah pusat. 

Yunus menambahkan, hama belalang kini sudah berdampak meluas hampir ke semua kabupaten di Sumba. Paling parah terjadi di Sumba Timur, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. 

Menurut dia kejadian ini sudah berulang terjadi dan sulit diprediksi masa periodiknya. Yunus mengatakan, pada masa ini merupakan waktu terpanjang dari tahun 2022 hingga ke awal tahun 2023, yang menyerang seluruh lahan pertanian masyarakat bahkan hingga ke kawasan perkotaan. 

Baca juga: Natal Bersama Keluarga Besar Polda NTT, Wujudkan Semangat Melayani Masyarakat

"Bahkan itu juga menyerang wilayah perkotaan itu. Kita berharap ini memang situasi ini kalau boleh ada penetapan status dari Kabupaten, apalagi dari kabupaten yang masif penyerangannya," jelas dia, Rabu 11 Januari 2023. 

Dengan penetapan status itu, lanjut dia, maka intervensi dari BPBD provinsi maupun BNPB bisa masuk dalam bentuk dukungan meminimalisir hama belalang ini. 

Ia berkata, populasi belalang ini sudah sangat meresahkan. Lahan pertanian milik warga memang jelas merugi, bahkan memungkinkan ada ancaman rawan pangan, selain diakibatkan hama belalang, tetapi juga cuaca ekstrem. 

"Kejadian ini sudah terjadi juga di tahun sebelumnya dan sudah terlapor sampai ke kementerian pertanian untuk melakukan penelitian dan kajian dalam menekan laju hama belalang ini," ujar dia. 

Baca juga: Natal Bersama Keluarga Besar Polda NTT, Wujudkan Semangat Melayani Masyarakat

Sejauh ini, menurut dia, belum ada langkah kongkrit dari pemerintah pusat untuk penanganan masalah ini. Kendatipun demikian, Pemerintah di kabupaten meminta masyarakat menangkap belalang untuk dijual ke pemerintah. Memang ini menjadi dorongan dan intensif bagi masyarakat, tetapi upaya itu belum juga ada hasil yang signifikan. 

Terkait dengan hal ini, secara kepartaian, Yunus mengaku pihaknya berkomunikasi secara internal partai untuk disampaikan ke fraksi PDIP di DPR RI. 

Dia berharap agar ada dukungan penuh dari pemerintah pusat karena hama belalang ini sudah membuat kewalahan empat kabupaten yang berada di Pulau Sumba. 

Disisi lain, pemerintah di tingkat provinsi juga tidak bisa memberi dukungan secara maksimal karena dampak dari cuaca ekstrem masih terasa hingga kini. Tiga kabupaten di NTT telah menetapkan status tanggap darurat bencana. 

Untuk itu, ujar Yunus, Pemerintah provinsi melalui BPBD akan terbagi untuk penanganan kebencanaan ini. 

"Belum lagi kita menghadapi pasca berencana rekonstruksi dan rehabilitasi. Sehingga betul-betul menghadapi hama belalang ini tentunya dukungan dari pemerintah pusat tetapi harus ada penetapan status tanggap darurat bencana dari empat kabupaten di pulau Sumba itu," jelasnya. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS