Reshuffle Kabinet
Saiful Hidayat Sebut Pendukung Anies Baswedan Rata-rata Anti Jokowi: Mereka Itu Tak Sejalan Lagi
Djarot Saiful Hidayat Ketua DPP PDI Perjuangan, mengungkapkan fakta yang mengejutkan publik. Bahwa para pendukung Anies Baswedan adalah anti Jokowi.
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Djarot Saiful Hidayat Ketua DPP PDI Perjuangan, mengungkapkan fakta yang mengejutkan publik. Bahwa para pendukung Anies Baswedan adalah anti Presiden Jokowi.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyampaikan hal tersebut saat ditemui awak media di Jalan Expo Kemayoran, Jakarta, Senin 9 Januari 2023.
Ia dihubungi terkait isu reshuffle atau perombangan kabinet yang besar kemungkinan akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini.
Reshuffle kabinet itu cenderung menyasar menteri dari Partai NasDem, yakni Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca juga: Sekjen Nasdem Jelaskan Penyebab Turunnya Elektabilitas Anies Baswedan
Djarot mengatakan dengan diumumkannya Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai NasDem, maka jelas terlihat bahwa NasDem sudah tak sejalan lagi dengan visi-misi Presiden Jokowi.
"Kita melihat bahwa Partai NasDem ini kelihatannya sudah tidak nyaman lagi. Tidak sejalan lagi dengan visi-misi Pak Jokowi yang oleh kader NasDem sebagai antitesis Pak Jokowi," kata Djarot.
Djarot pun menghembuskan sindiran, bahwa calon yang bakal diusung Partai NasDem, memiliki pendukung rata-rata anti Jokowi.
"Kita bisa tahu siapa saja pendukung calon yang diusung itu. Mereka semua rata-rata anti Pak Jokowi," ujarnya.
Dikatakannya, pada hakikatnya rakyat Indonesia berharap agar pengganti Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa melanjutkan program yang telah dilaksanakan pemerintah selama ini.
"PDIP menginginkan program Pak Jokowi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama 10 tahun bisa dilanjutkan sehingga Indonesia semakin maju, tidak lagi mandeg atau mundur," ucap Djarot.
Sementara terkait reshuffle kabinet, Djarot mengatakan, perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Pak Jokowi sebagai presiden kan punya hak prerogatif untuk setiap saat mengevaluasi kabinetnya. Makanya reshuffle itu merupakan ranah Pak Jokowi," tuturnya.
Ia meyakini jika Jokowi melakukan reshuffle setelah mengevaluasi kinerja menteri termasuk sikap partai pendukung, maka siapa pun tak bisa menolak.
Jokowi Beri Sinyal Lagi
