Hasto Angkat Bicara Soal Reshuffle Kabinet: Kalau Ada Kursi Kosong, Nanti akan Diisi Kader PDIP

POS-KUPANG.COM - Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, diam-diam memberi masukan kepada Presiden Jokowi terkait rencana reshuffle kabinet sebagaimana yang diwacanakan belakangan ini.

Hasto menyebutkan bahwa masukan yang disampaikannya tersebut hanya sebagai bahan pertimbangan presiden sebelum mengambil keputusan untuk merombak Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Dikatakannya, bahwa dalam perombakan kabinet tersebut, tak tertutup kemungkinan kalau ada kursi kosong. Kursi kosong itu nantinya akan diisi oleh Politisi PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ).

Benar tidaknya kabar ini, tentu kita harus bersabar menanti. Sebab belum diketahui kapan reshuffle kabinet dilakukan dan berapa menteri yang akan diganti.

Baca juga: Nurul Arifin Kini Lawan Hasto Kristiyanto: Biarkan Rakyat yang Pilih Caleg yang Mereka Percaya

Hasto menyebutkan, bahwa PDIP telah memberi masukan kepada Jokowi sebagai bahan pertimbangan bila nantinya melakukan perombakan kabinet.

Hanya saja Hasto tak mengungkapkan pertimbangan apakah yang disampaikannya ke presiden soal perombakan kabinet tersebut.

“Reshuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dengan memperhatikan efektifitas Kabinet Indonesia Maju," ujarnya.

Tapi reshuffle juga nantinya akan mendorong peningkatan legasi dari Presiden Jokowi,” kata Hasto pada acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta, yang digelar oleh DPD PDIP DKI Jakarta di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Minggu 8 Januari 2023.

“Jadi, kami sudah memberikan pandangan-pandangan sebelum Pak Jokowi mengambil keputusan,” ujarnya.

Jika dalam reshuffle kabinet tersebut, lanjut dia, ada kursi yang kosong, maka kursi tersebut akan diisi oleh kader PDIP.

“Ya, mungkin. Karena kita lihat Pak Jokowi menegaskan tantangan kita tidak ringan dan kemudian menteri harus berkonsentrasi penuh pada tugas-tugasnya,” ucap Hasto.

Untuk diketahui, sebelumnya Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mendesak Presiden Jokowi mengganti dua menteri dari Partai NasDem.

Bahkan daripada menunggu jabatan dicopot, sebaiknya kedua kader NasDem tersebut mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Dua menteri yang disorot elit PDIP tersebut, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Kinerja kedua menteri ini perlu dievaluasi karena selama mengemban jabatan di kabinet, kedua sosok tersebut tidak memperlihatkan kinerja yang menggembirakan.

Bahkan Djarot Saiful Hidayat juga mengkritisi langkah Partai NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 pada Oktober 2022 lalu.

Baca juga: Hasto Kristiyanto : PDIP Umumkan Capres Juni 2023

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik kalau menteri-menteri itu mengundurkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2023.

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Jokowi: Tunggu Saja

Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau reshuffle sebagaimana yang diwacanakan belakangan ini.

Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sama.

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.

Ditanya Kapan Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi: Besok!

Jokowi mengatakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) bisa saja dilakukan besok, Jumat 6 Januari 2023.

“Besok,” kata Presiden usai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis 5 Januari 2023.

Saat ditanya kembali apakah benar reshuffle akan dilakukan Jumat, 6 Januari 2023, presiden tidak menjawab tegas.

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,” pungkasnya.

Sementara itu, Ali Ngabalin meminta menteri yang akan diganti agar tetap tersenyum dan jangan marah.

Ali Ngabalin yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ini menyebutkan bahwa perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan bulan ini.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Beberkan Syarat Calon Presiden dari PDIP: Yang Utama Itu Bukan Soal Survei

“Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng,” katanya, Kamis 5 Januari 2023.

Ali Ngabalin mengatakan bila nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet, para menteri yang dirombak jangan marah dan harus tetap tersenyum.

“Kalau nanti ada menteri yg di ganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja.

Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa 27 Desember 2022.

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.

Johnny Plate Tetap Bertahan?

Wacana kocok ulang atau reshuffle menteri di kabinet Presiden Jokowi kian mencuat.

Sejumlah menteri dari Partai NasDem disebut-sebut berpotensi besar terkena reshuffle.

“Jika reshuffle jadi diekseskusi oleh Presiden Jokowi dan Nasdem adalah partai yang terdampak, maka pilihan bisa mengurangi jatah kursinya atau malah benar-benar dikeluarkan dari kabinet,” kata pengamat politik Agung Baskoro, saat dihubungi, Kamis 5 Januari 2023.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini menilai bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya Bakar berpotensi dilengserkan dari jabatannya.

“Karena keduanya menteri yang sering mendapat kritikan tajam oleh PDIP,” kata Agung.

Baca juga: Pilpres 2024 - Ganjar Dapat Sanksi dari PDIP, Semua Keputusan di Ketua Umum Megawati Soekarnoputri

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga Sekretaris Jenderal NasDem berpeluang tetap bertahan di dalam kabinet Jokowi.

Alasannya, menurut Agung, lantaran posisi Johnny yang strategis di partai.

Kata dia, posisi sebagai sekretaris jenderal partai merupakan perpanjangan tangan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

“Ini alarm keras dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh terkait sikap politik yang diambil karena mendeklarasikan Anies sebagai capres,” katanya.

Meski kursi Mentan dan MenLHK yang berpotensi besar terkena reshuffle, Agung menyebut bahwa tak menutup kemungkinan pula Jokowi bakal melengserkan seluruh menteri NasDem dari kabinet kerjanya.

“Mengurangi jatah menteri hanya salah satu opsi. Bisa saja Nasdem dikeluarkan dari kabinet yang berarti ketiga menteri NasDem direshuffle,” tuturnya.

Pengamat: Reshuffle Menteri Bakal Terjadi

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini reshuffle menteri dari NasDem dalam Pemerintahan Jokowi hanya soal waktu.

Ujang Komarudin sudah memprediksi soal reshuffle kabinet sejak dua bulan lalu sebelum gelaran G20.

Sesuai prediksinya isu reshuffle kabinet kembali muncul setelah suksesnya gelaran G20 di Bali.

"Pak Jokowi juga mengatakan dengan gimik-gimiknya terakhir pernyataannya tunggu, tunggu dan tunggu. Artinya tunggu itu akan ada dieksekusi dan direalisasikan terkait reshuffle itu," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Sabtu 7 Januari 2023.

Ujang melihat reshuffle kali ini terkait deklarasinya Anies Baswedan jadi bakal calon presiden 2024 oleh NasDem.

"Kelihatannya arahnya akan mengganti menteri dari Nasdem karena deklarasikan Anies Baswedan yang diklaim sebagai antitesa dari Jokowi," jelasnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Kencang, Jokowi Panggil Ketum Gerindra-PPP ke Istana

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu juga menilai reshuffle kabinet tidak akan ada kaitannya dengan kinerja menteri.

Menurutnya perihal kurangnya kinerja menteri bisa dicari-cari.

"Jadi bukan soal kinerja. Kalau soal kinerja bisa dicari-cari seolah-olah menteri dari NasDem itu tidak bagus. Padahal ada juga menteri lainnya yang tidak bagus," katanya.

Ujang menegaskan nanti bakal dicari-cari menteri tersebut kinerjanya bagaimana padahal lebih pada basis kepentingan parpol.

Gus Choi Akui Isu Reshuffle untuk Copot Menteri dari Nasdem Bukan Sekadar Isapan Jempol: Kami Siap

Isu perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan sekadar isapan jempol.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie atau Gus Choi.

Gus Choi pun mengaku NasDem sudah siap jika nantinya ada menterinya yang di-reshuffle oleh Jokowi.

"Bagi NasDem nggak ada masalah (reshuffle), kabar itu bukan kabar angin atau memang kabar beneran," kata Gus Choi di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu 7 Januari 2023 kemarin.

"Nah tapi kita sudah siap semua. Kita diajak siap setiap mengambil keputusan, itu kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya, itu sudah dihitung plus minusnya jadi gak ada masalah."

Gus Choi menyatakan pihaknya akan menerima segala konsekuensi atas dukungan partainya kepada Anies Baswedan.

Namun, NasDem akan memberikan catatan khusus kepada Jokowi.

"Itu enggak perlu sakit hati, gak perlu baper, biasa aja hanya meskipun biasa saja tetap ada catatan 'oh begini cara berpolitiknya' 'oh ini kurang dewasa' jadi tetap ada penilaian tapi kesiapan tetap harus ada," kata Gus Choi saat ditemui di Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu 7 Januari 2023.

Menurutnya, partai NasDem telah menghitung setiap langkah politik maupun konsekuensi atas keputusan yang diambil.

Namun, dia mengingatkan kursi menteri NasDem merupakan hak atas dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri di Posisi Sulit, Pilih Puan Maharani Tapi Ganjar Pranowo Lebih Disukai Publik

"Kita sudah memikirkan risikonya, keuntungannya itu sudah dihitung plus minusnya jadi enggak ada masalah, cuma itu tadi saya ingin menegaskan presiden punya hak pengusung juga punya hak," ungkapnya.

Namun demikian, Gus Choi mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja.

Karena itu, partai pengusung yang telah membantu memenangkan Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle.

"Intinya adalah presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyarawah," katanya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS