Jokowi Mulai Beri Sinyal Soal Rencana Reshuffle Kabinet

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Keinginan PDIP agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet tampaknya direspons sang presiden.

Presiden Jokowi tidak membantah akan melakukan reshuffle, bahkan reshuffle bakal dilakukan dalam waktu dekat

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi usai meninjau kawasan PT Pertamina Hulu Rokan, Kamis 5 Januari 2023, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, Jokowi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana reshuffle tersebut.

Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi berulang-ulang memberikan sinyal akan adanya perombakan kabinet.

Selepas meninjau Pasar Tanah Abang pada Senin 2 Januari 2023 lalu, Jokowi meminta publik bersabar dan menunggu terjadi atau tidaknya reshuffle kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan bahwa ada kemungkinan reshuffle dilakukan pada Januari ini.

"Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng ya," kata Ngabalin, Kamis pagi.

Tekanan politik

PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tengah memberikan tekanan politik kepada dua menteri asal Partai Nasdem sehubungan dengan isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Kedua menteri tersebut, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Direktur Eksekutif Institute of Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menyebut Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar memiliki loyalitas tinggi terhadap keputusan politik Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Desakan PDIP menarik untuk dicermati. Karena, tekanan politik PDIP tampak hanya menyasar dua menteri Nasdem, Menteri KLHK dan Menteri Pertanian, yang memiliki loyalitas tinggi terhadap keputusan politik Surya Paloh dalam mencapreskan Anies Baswedan," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis 5 Januari 2023.

Dalam komposisi KIM, terdapat satu menteri lain yang berasal dari Nasdem, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Di Nasdem, Plate mengemban jabatan strategis sebagai sekretaris jenderal (sekjen).

Uniknya, nama Plate seakan dilewatkan begitu saja oleh PDIP dalam wacana reshuffle.

PDIP sejauh ini hanya mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Yasin dan Siti Nurbaya Bakar.

Umam menilai, PDIP "melempem" lantaran tak mengusik Plate dalam wacana reshuffle kabinet.

"Sementara itu, PDIP seolah melempem dan tidak mengusik Menkominfo Johnny G Plate, meskipun ada dugaan korupsi triliunan rupiah terkait BTS (base transceiver station) di kementeriannya," ujar Umam.

Umam menduga alasan PDIP tak menebar tekanan politik erat kaitannya karena Plate dipetakan lebih berpeluang mendukung capres yang akan didorong PDIP.

Hal itu tak lepas karena basis politik Plate berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), wilayah yang dianggap lebih dekat dengan narasi PDIP.

Dengan begitu, Umam mengatakan, besar kemungkinan Plate tidak akan kena reshuffle akibat langkah Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.

"Praktis, yang akan dijadikan sasaran adalah Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Yasin Limpo," terang dia.

Di samping itu, Umam menilai tekanan politik PDIP supaya Jokowi melakukan reshuffle terhadap dua menteri dari Nasdem kurang etis.

Terlebih, Presiden dipilih dan dimenangkan oleh partai-partai pendukungnya. Dengan begitu, kebijakan reshuffle sepatutnya didasarkan pada kalkulasi profesionalisme-teknokratik, bukan sekadar untuk memfasilitasi kepentingan politik partai pendukung utama Presiden itu sendiri.

Untuk itu, Umam mengingatkan PDIP sebaiknya tidak perlu alergi terhadap perbedaan cara pandang dalam menentukan masa depan bangsa pasca-kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Model pendekatan yang represif cenderung hanya akan menghadirkan kegaduhan, daripada kinerja pemerintahan yang substantif guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel dan melayani," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat 23 Desember 2022.

Sejauh ini, Jokowi sudah tiga kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut. Terbaru, Jokowi meminta publik menunggu keputusannya ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita Pos-Kupang.com di GOOGLE NEWS