KKB Papua - Yudo Margono Angkat Bicara: Papua Belum Berstatus Darurat, Tindakan KKB Masih Kriminal

POS-KUPANG.COM - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan pernyataan tegas terkait tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua alias KKB Papua.

Kelompok separatis tersebut melancarkan berbagai aksi dan merenggut banyak korban jiwa, belum termasuk korban luka lainnya.

Bahkan hingga saat ini aksi kejam KKB Papua terus saja terjadi sehingga menimbulkan kerawanan. Masyarakat pun gelisah dibuatnya.

Meski faktanya demikian, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan hal yang mengejutkan.

Baca juga: KKB Papua Sorong Raya Klaim Tembak 4 Prajurit TNI, Komunikasi Pakai HT di Hutan Medan Perang

Dia mengatakan, bahwa walau Papua masih dilanda aksi separatis, namun Papua secara umum belum berstatus daerah darurat.

Penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata, tandasnya masih dilakukan oleh aparat kepolisian.

"Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum, kriminal. Masih pada tahap kriminal, sehingga masih kewenangannya Polri," tandasnya.

Akan tetapi, lanjut dia, TNI tetap membantu penegakan hukum pidana di Papua. "TNI tetap membantu penegakan hukum di Papua," tandas Yudo Margono di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 20 Desember 2022.

Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Strategi Panglima TNI Yudo untuk Atasi Konflik di Papua dan Perbatasan', Yudo mengungkapkan, daerah darurat akan ditentukan oleh Presiden Jokowi.

"Kalau keadaan darurat, yang tentukan itu presiden. Saya kira dengan ekskalasi sekarang ini belum (darurat), masih taraf kriminal," tandas Yudo Margono.

Meski demikian, lanjut Yudo Margono, jajarannya tetap melanjutkan operasi teritorial di Papua.

Baca juga: KKB Papua Sorong Raya Klaim Tembak 4 Prajurit TNI, Komunikasi Pakai HT di Hutan Medan Perang

"Teritorial tetap berjalan, tetap kami laksanakan sesuai dengan aparat teritorial di sana, seperti Kodim, Korem, Koramil, dengan kekuatan yang ada. Tentunya kami tetap melaksanakan operasi teritorial di sana," ujarnya.

Kemudian, Yudo mengungkapkan alasan melanjutkan operasi teritorial. Ia menyebut masyarakat Papua sangat membutuhkan dukungan dari TNI.

"Khususnya sekolah-sekolah, katanya banyak guru yang meninggalkan tempat. Ini TNI wajib untuk di sana. Kemudian, angkutan umum yang kurang ya, kami bantu, supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan," kata Yudo.

Yudo Margono menambahkan bahwa TNI juga akan menyiapkan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.

"Kami tidak berharap terjadinya itu (konflik), tapi kami tetap siap antisipasi segala yang terjadi, tentunya kekuatan darat, laut, udara. Kami jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu standby," ujar Yudo.

Selain itu, Yudo Margono juga mengedepankan jalur diplomasi guna mengantisipasi konflik di daerah perbatasan.

"Memang tidak mudah, konflik di perbatasan itu tidak terjadi satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, mulai 1973 tidak selesai.

Artinya, kami tetap melaksanakan kerjasama diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik)," kata eks KSAL ini

Baca juga: KKB Papua - Jenderal Andika Perkasa Wariskan Senjata Baru ke Yudo Margono untuk Tindak KKB Papua

Janji Yudo Margono Terkait HAM

Sebelumnya, Laksamana Yudo Margono sempat membeberkan sederet rencana yang akan dijalankan di masa kepemimpinannya.

Salah satunya terkait pelanggaran HAM dan masalah KKB Papua.

Laksamana Yudo Margono berjanji akan meneruskan kebijakan Jenderal Andika Perkasa soal Papua.

Kebijakan tersebut meliputi penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum terhadap aksi teror KKB Papua.

"Ya kita tetap menegakkan HAM, menegakkan hukum itu pasti akan kita lanjut yang sekarang dilaksanakan oleh Pak Andika Perkasa tentang itu akan saya lanjutkan," kata Yudo kepada wartawan di Markas Komando Armada Republik Indonesia, Jakarta, Senin 5 Desember 2022 siang.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Yudo Margono Janji Lanjutkan Kebijkan Andika soal Penegakan HAM dan Hukum di Papua'.

Ia menjelaskan bahwa komitmennya soal penegakan HAM dan hukum sudah ia sampaikan pada saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR RI, Jumat 2 Desember 2022.

Baca juga: KKB Papua - Jokowi Beri Pesan Khusus ke Yudo Margono Soal KKB: Sikap Humanis Boleh Tapi Harus Tegas

Untuk itu, ia memastikan akan menjunjung tinggi HAM apabila jabatan Panglima TNI resmi diembannya.

"Kemarin kan waktu fit and proper test kan juga sudah ditanyakan dan didalami. Tentunya kita tetap menjunjung tinggi HAM di dalam reformasi birokrasi di dalam prioritas saya yang keempat," terang dia.

Meski demikian, Yudo mengatakan bahwa tak semua kebijakan Andika akan diteruskan.

Menurut dia, kebijakan Andika yang bagus akan diteruskan.

Adapun beberapa kebijakan lainnya akan dievaluasi bersama tiga kepala staf angkatan.

"Tentunya tadi yang kemarin saya sampaikan, yang bagus dan masih relevan di zamannya tentunya akan saya lanjutkan.

Nah, yang lain-lainnya nanti akan kita evaluasi bersama kepala staf yang lain," imbuh dia.

Tantangan Laksamana Yudo Margono Saat Jadi Panglima TNI

Sederet tantangan akan dihadapi Laksamana Yudo Margono saat menjabat sebagai Panglima TNI nantinya.

Salah satunya adalah keamanan di Papua yang belum stabil akibat teror KKB Papua.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah.

Rizki mengingatkan Laksamana Yudo Margono atas sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan di tubuh TNI.

"Permasalahan pelanggaran hukum yang kerap melibatkan prajurit TNI, keamanan Papua yang masih belum stabil, kemampuan pertahanan siber negara yang masih lemah, dan krisis LCS (Laut China Selatan) yang berkepanjangan menjadi tantangan yang harus dihadapi TNI," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Rabu 30 November 2022.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI'.

Rizki menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam peningkatan kualitas TNI harus mendukung panglima TNI selanjutnya dalam menyelesaikan masalah.

Baca juga: Jokowi Minta Panglima TNI Yudo Margono Tegas ke KKB Papua

Dia mengingatkan bahwa panglima TNI bisa bekerja maksimal jika bekerja sama dengan pihak lain, sehingga kolaborasi semua pihak harus terjalin secara optimal.

"Panglima Andika sudah melaksanakan tugas sebagai panglima dengan baik.

Sehingga standar yang harus dikejar panglima selanjutnya cukup tinggi," tuturnya.

"Hal ini bisa menjadi tantangan bagi Laksamana Yudo untuk berusaha lebih keras lagi agar seluruh keperluan TNI dalam rangka mengamankan negara ini bisa dipenuhi," sambung Rizki. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS