2024 Birokrasi Indonesia Diharapkan Berkelas Dunia 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dosen Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang, Dr. David B. W. Pandie, M.S mengatakan, birokrasi Indonesia pada tahun 2024 mendatang diharapkan menjadi birokrasi berkelas dunia. 

Hal ini diungkapkan dalam Podcast Pos Kupang dengan tema "Deskripsi Reformasi Birokrasi Indonesia" yang dipandu oleh host Manager Online Pos Kupang, Alfons Nedabang, Senin, 12/12/2022. 

Berikut cuplikan wawancara eksklusif Pos Kupang bersama Dr. David Pandie. 

A : Apakah reformasi Indonesia masih stagnan, belum optimal? 

D : Kalau kita berbicara tentang konsep birokrasi ini konsep yang kompleks memang.

Tetapi dalam diskusi hari ini kita bicara saja birokrasi sebagai suatu sistem administrasi publik yang menjadi bagian untuk mengeksekusi kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Jadi menjadi mesin dari pemerintahan, sebagaimana prinsip pak Jokowi, negara hadir di mana - mana dan kehadiran negara tidak lain adalah birokrasi.

Jadi birokrasi kita ini lahir dalam seluruh siklus kehidupan masyarakat mulai seorang itu ada dalam rahim ibu, sampai mati dia ada di dalam lingkup pelayanan atau relasi dengan birokrasi jadi kita tidak bisa menghindar dari birokrasi betapa pun kita sering katakan, birokrasi ini negatif tapi kita tidak bisa hindari. 

A : Jadi sejak masih janin kita sudah bersinggungan dengan birokrasi ya? 

D : Iya. Jadi ketika masih dalam kandungan ibu, kita kan berhubungan dengan birokrasi Puskesmas, bagaimana kunjungan K1 sampai K4 ibu hamil supaya memberikan pelayanan untuk menjamin mutu kehidupan manusia supaya tidak stunting dan seterusnya sampai kita mati, untuk kubur kita butuh birokrasi juga. Itu sebetulnya fenomena betapa dekatnya birokrasi dengan kehidupan kita sebagai warga negara.

Baca juga: Terima Penghargaan dari KIP, Hanura NTT Siap Pertahankan Predikat 

Harapan masyarakat tentunya bahwa birokrasi itu selalu memberikan solusi yang terbaik dalam berbagai implementasi kebijakan maupun pelayanan publik tapi harapan itu masih ada gap antara harapan dan kenyataan dan gap inilah yang menjadi dasar untuk birokrasi harus direform.

Nah didalam memahami birokrasi dalam dunia praktis sebetulnya setiap negara itu punya sejarah yang berbeda - beda berkaitan dengan birokrasi. Kemudian birokrasi itulah yang akan diwariskan dari waktu ke waktu sampai saat ini. Saya mungkin sedikit saja menggambarkan tentang birokrasi kita sampai saat ini sebetulnya satu warisan yang panjang.

Birokrasi feodal pada masa kerajaan menjadi alat raja kemudian ketika kita dijajah selama 350 tahun birokrasi kerajaan itu berubah menjadi birokrasi kolonial bekerja untuk kepentingan penjajah. Begitu kita merdeka birokrasi itu mengalami transisi dari alat penjajah menjadi alat Negara Republik Indonesia.

Baca juga: Kepala DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo: Realisasi DAK Fisik di NTT Baru 68,28 Persen

Nah ini prosesnya tidak serta merta langsung menjadi kekuatan nasionalisme yang hebat karena masih terpengaruh juga dengan rohnya, DNAnya masih terpengaruh, apalagi sepanjang kita merdeka juga birokrasi ada dalam rezim - rezim.

Rezim Orde Lama, itu birokrasi sebagai kue politik yang dibagi - bagi oleh partai politik. Orde Baru, birokrasi itu masuk dalam pusaran kekuasaan. Kita tahun bahwa dalam 32 tahun rezim Orde Baru birokrasi ini menjadi alat kekuasaan.

Kita pernah kenal formula tentang ABG waktu itu, ABRI, Birokrasi dan Kekuatan Golongan. Jadi itulah yang menjadi pilar penopang rezim waktu itu. 

A : Pada masa Orde Baru itu sangat kuat ya sangat dominan terjadi politisasi birokrasi ya? 

D : Iya. Birokrasi menjadi bagian dari kekuatan politik jadi tidak politisasi tapi dia menjadi kekuatan politik sehingga pada tahun 1998 ketika gerakan reformasi menumbangkan Orde Baru.

Sebetulnya ada satu tuntutan yang kuat tentang reformasi birokrasi sehingga birokrasi baik sipil maupun militer itu kembali ke kitanya sebagai kekuatan rakyat jadi militer juga profesional masuk sebagai kekuatan keamanan nasional, birokrasi juga menjadi kekuatan pelayanan publik.

Itulah proses transisi yang kita harus reform dari tahun 1998 sampai sekarang ini 2022 masih juga reformasi, belum selesai.

A : Jadi ini paradigmanya sudah bergeser nih. Sebelahnya dari birokrasi yang dekat sekali dengan kekuasaan, istilahnya terjadi politisasi birokrasi terus sekarang ini paradigmanya menjurus ke birokrasi pelayanan? 

D : Jadi, mudahnya kita sebut bagaimana dari penguasa menjadi pelayan. Transformasi yang luar biasa dari yang biasa berkuasa tiba - tiba harus menjadi seorang pelayan, menjadk seorang servant. Ini sebetulnya DNA kita itu kalau warisan - warisan masih Orde Baru itu DNA kekuasaan, sekarang harusnya diubah jadi DNA melayani.

Nah, inilah yang penting sehingga di Indonesia dibuat satu kebijakan reformasi birokrasi, namanya grand desain reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada era SBY itu 2010 didesain sampai 2024 jadi kita harap 2024 sudah mencapai birokrasi yang berkelas dunia yang ciri - cirinya sudah berintegritas, punya akuntabilitas yang tinggi dan juga memberikan pelayanan publik yang memuaskan. 

A : Dari hasil pencermatan anda, transformasi dari birokrasi yang orientasinya kekuasaan ke pelayanan publik ini seperti apa? 

D : Sebetulnya proses ini ada beberapa aspek yang penting. Yang pertama soal mindset, cara pandang terhadap posisi dan peran birokrasi sendiri jadi pak Jokowi selalu mengatakan revolusi mental, jadi memang kita harus melakukan revolusi.

Dalam birokrasi soal mental itu harus ada perubahan mindset karena birokrasi ini memegang semua resources, semua sumber daya, jadi kalau mindsetnya itu mindset kekuasaan, egosentriknya kuat maka dia tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 

A : Jadi birokrat kita ini orientasinya perubahan mindset itu yang utama? 

D : Dari pandangan - pandangan patrimonial, primordial, kita dorong sekarang ke arah merit system jadi kekuatannya itu pada profesionalitas, keahliannya.

Itulah yang sebetulnya menjadi kekuatan pembaharuan jadi kalau dalam pandangan teori, Weber katakan legal rasional birokrasi jadi birokrasi yang berdasarkan prinsip - prinsip rasionalitas, ada keahlian kemudian bekerja dengan satu merit system, memisahkan antara apa yang menjadi merit publik dan privat tidak boleh campur ya. Kemudian juga prinsip - prinsip yang saya bilang impersonalitas.

Itu disebut tipe ideal birokrasi menurut Weber, tapi itu pandangan Weber juga sudah cukup lama dan banyak dikritik tapi intinya kalau kita belajar tentang Marx kita belajar tentang posisi birokrasi itu sebagai media antara civil society dengan negara jadi negara itu merepresentasi kepentingan umum sementara civil society itu merepresentasi kepentingan - kepentingan privat.

Nah bagaimana menjembatani itu?

Kalau Marx mengkritik bahwa di tengah - tengah itu kadang dia lebih memihak yang kelas di atas daripada kelas bawah. Makanya dalam Orde Baru dia tergelincir. Dia lebih memihak kelas penguasa daripada kelas rakyat.

Disinilah posisi tengah ini yang kita harapkan yang disebut dengan netralitas posisi independensi birokrasi dan dia mengandalkan pada kekuatan meritnya, kekuatan profesional. Itulah sebetulnya yang ingin didorong dalam satu format reformasi birokrasi di Indonesia. Ini hal yang menurut saya memang harus konsisten.

Reformasi itu harus konsisten dilaksanakan. Misalnya saja sampai hari ini kita berupaya mendorong supaya birokrasi itu bersih dari korupsi sampai - sampai ada lembaga superbody yang kita hadirkan tetapi sampai sekarang juga masih kita lihat belum berubah.

Itu artinya ada hal - hal yang berhubungan dengan mindset culture kita itu yang berorientasi kekuasaan masih besar, egosentrik masih besar sehingga perilaku - perilaku yang mengarah pada public service ini belum sepenuhnya secara konsisten berlangsung dari pusat sampai daerah kemudian dari pimpinan sampai dengan bawahan dan bagaimana birokrasi sebagai kekuatan rakyat dalam era demokrasi ini kita dorong.

Kita masih punya waktu untuk menyelesaikan sampai 2024 tapi kalau tidak selesai juga apa boleh buat? Dilanjutkan saja. 

A : Berarti ini tersisa dua tahun ya? Ada perubahan?

D : Memang sudah cukup banyak, ada perubahan tapi belum sangat signifikan. Kita masih mendapati juga pelayanan publik yang belum memuaskan dalam bidang pendidikan, kesehatan. Indikator - indikator itu belum menunjukkan bahwa kita mencapai tingkat yang tinggi.(uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya GOOGLE NEWS