2024 Birokrasi Indonesia Diharapkan Berkelas Dunia 

Rezim Orde Lama, itu birokrasi sebagai kue politik yang dibagi - bagi oleh partai politik. Orde Baru, birokrasi itu masuk dalam pusaran kekuasaan. Kita tahun bahwa dalam 32 tahun rezim Orde Baru birokrasi ini menjadi alat kekuasaan.

Kita pernah kenal formula tentang ABG waktu itu, ABRI, Birokrasi dan Kekuatan Golongan. Jadi itulah yang menjadi pilar penopang rezim waktu itu. 

A : Pada masa Orde Baru itu sangat kuat ya sangat dominan terjadi politisasi birokrasi ya? 

D : Iya. Birokrasi menjadi bagian dari kekuatan politik jadi tidak politisasi tapi dia menjadi kekuatan politik sehingga pada tahun 1998 ketika gerakan reformasi menumbangkan Orde Baru.

Sebetulnya ada satu tuntutan yang kuat tentang reformasi birokrasi sehingga birokrasi baik sipil maupun militer itu kembali ke kitanya sebagai kekuatan rakyat jadi militer juga profesional masuk sebagai kekuatan keamanan nasional, birokrasi juga menjadi kekuatan pelayanan publik.

Itulah proses transisi yang kita harus reform dari tahun 1998 sampai sekarang ini 2022 masih juga reformasi, belum selesai.

A : Jadi ini paradigmanya sudah bergeser nih. Sebelahnya dari birokrasi yang dekat sekali dengan kekuasaan, istilahnya terjadi politisasi birokrasi terus sekarang ini paradigmanya menjurus ke birokrasi pelayanan? 

D : Jadi, mudahnya kita sebut bagaimana dari penguasa menjadi pelayan. Transformasi yang luar biasa dari yang biasa berkuasa tiba - tiba harus menjadi seorang pelayan, menjadk seorang servant. Ini sebetulnya DNA kita itu kalau warisan - warisan masih Orde Baru itu DNA kekuasaan, sekarang harusnya diubah jadi DNA melayani.

Nah, inilah yang penting sehingga di Indonesia dibuat satu kebijakan reformasi birokrasi, namanya grand desain reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada era SBY itu 2010 didesain sampai 2024 jadi kita harap 2024 sudah mencapai birokrasi yang berkelas dunia yang ciri - cirinya sudah berintegritas, punya akuntabilitas yang tinggi dan juga memberikan pelayanan publik yang memuaskan. 

A : Dari hasil pencermatan anda, transformasi dari birokrasi yang orientasinya kekuasaan ke pelayanan publik ini seperti apa? 

D : Sebetulnya proses ini ada beberapa aspek yang penting. Yang pertama soal mindset, cara pandang terhadap posisi dan peran birokrasi sendiri jadi pak Jokowi selalu mengatakan revolusi mental, jadi memang kita harus melakukan revolusi.

Dalam birokrasi soal mental itu harus ada perubahan mindset karena birokrasi ini memegang semua resources, semua sumber daya, jadi kalau mindsetnya itu mindset kekuasaan, egosentriknya kuat maka dia tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 

A : Jadi birokrat kita ini orientasinya perubahan mindset itu yang utama? 

D : Dari pandangan - pandangan patrimonial, primordial, kita dorong sekarang ke arah merit system jadi kekuatannya itu pada profesionalitas, keahliannya.

Itulah yang sebetulnya menjadi kekuatan pembaharuan jadi kalau dalam pandangan teori, Weber katakan legal rasional birokrasi jadi birokrasi yang berdasarkan prinsip - prinsip rasionalitas, ada keahlian kemudian bekerja dengan satu merit system, memisahkan antara apa yang menjadi merit publik dan privat tidak boleh campur ya. Kemudian juga prinsip - prinsip yang saya bilang impersonalitas.