Opini: Sungguhkah Kampus Harus Steril dari Politik

Oleh: Yoseph Andreas Gual

( Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira )

POS-KUPANG.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Timur. Di sela-sela safarinya, AHY masuk kampus Universitas Katolik Widya Mandira ( Unwira ) Selasa 6 Desember 2022 untuk memberikan kuliah umum dengan tema, “Mempersiapkan Generasi Unggul Bangsa Menuju Indonesia 2045”. Kehadirannya di kampus Unwira membawa aroma kontroversial di kalangan internal.

Jika kehadiran AHY, satu atau dua tahun yang lalu mungkin kontroversi ini tidak mengemuka. Namun karena kehadiran AHY di kampus Unwira menjelang dua tahun pemilu dan lagi situasi politik sedang menghangat terutama di media dan media sosial akhir-akhir ini sehingga dicurigai bermuatan politis. Unwira tentu tidak ingin nama baiknya tercemar.

Namun pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kampus mesti bebas dari politik praktis? Kampus dipenuhi oleh generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan dengan menimba ilmu dan mengasah pemikiran kritis. Para inteletual bersemayam di kampus yang siap mengkritisi berbagai situasi masyarakat yang sedang berkembang.

Di kampus juga, ilmu politik diajarkan – di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Komunikasi Politik, Filsafat Politik dan mata kuliah lain yang bersinggungan dengan politik. Lalu mengapa politik praktis dilarang masuk ke kampus?

Baca juga: Opini : Beragama yang Baik dan Benar

Sejarah Pergerakan

Sejarah pergerakan Indonesia tidak bisa lepas dari kaum muda yang berpendidikan tinggi. Saat kuliah di Belanda, Mohamad Hatta beserta mahasiswa lain dari Indonesia mendirikan organisasi Indische Vereeniging tahun 1922 untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Tahun 1928, para pemuda yang umumnya terdidik melangsungkan konggres dan berhasil merumuskan tiga point sumpah yang menyatukan mereka yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Tahun 1945, para pemudalah yang mendorong agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka berseberangan dengan kaum tua yang cenderung menunggu kesempatan lain.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan politik untuk mengubah tatanan politik terlihat jelas tahun 1966 ketika mereka turun ke jalan untuk memaksa pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru.

Tahun 1998, sekali lagi mahasiswa menjadi roda penggerak pergantian tatanan politik di Indonesia dari Orde Baru ke Reformasi dengan gerakan dari kampus ke jalan yang berhasil menurunkan Presiden Soeharto walau harus mengorbankan beberapa orang mahasiswa.

Dengan realitas sejarah semacam ini sebenarnya mahasiswa Indonesia tidak bisa lepas dengan politik praktis. Mereka adalah bagian dari wajah perubahan Indonesia dengan keterlibatan aktif dalam politik praktis. Karena itu, takut politik masuk kampus merupakan keberhasilan hegemoni penguasa atas kampus.

Baca juga: Opini: Wajah Transformasi Sosial Pasca Pandemi

Hegemoni Penguasa

Mahasiswa dipaksa berada dalam kampus dan kampus menjadi steril dari politik praktis ketika Menteri Pendidikan Daoed Joesoef menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kedua surat keputusan inilah yang mengakhiri aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus.

Munculnya kedua surat keputusan ini memiliki latar belakang yang panjang. Setelah keberhasilan militer dan mahasiswa menggantikan pemerintahan Presiden Soekarno, kampus dipenuhi oleh gerakan mahasiswa yang secara kritis mengawasi jalannya pemerintahan.