Berita NTT

Pemerintah Diminta Beri Informasi Transparan Soal Kelangkaan Minyak Tanah

Pemerintah juga harus mengecek pemicu kelangkaan minyak tanah sehingga solusinya dapat diambil dengan tepat

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ OBY LEWANMERU
Aloysius Malo Ladi 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD Provinsi NTT meminta pemerintah agar menjelaskan secara transparan terkait adanya kelangkaan minyak tanah. Informasi ini dibutuhkan agar masyarakat tidak panik berlebihan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi, S.E, Jumat 25 November 2022.

Menurut Aloysius, minyak tanah bagi masyarakat NTT sudah menjadi kebutuhan, karena itu adanya kelangkaan tersebut perlu diketahui secara baik oleh masyarakat.

Baca juga: Polda NTT Antisipasi Bencana Jelang Akhir Tahun

"Informasi yang jelas dan transparan  harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak panik," kata Alo panggilan akrab Aloysius.

Terkait,  kelangkaan minyak tanah tersebut akibat pengurangan kuota termasuk ke NTT, Ketua DPW PKB Provinsi NTT ini meminta kepada pemerintah aga bisa berkoordinasi dengan Pertamina agar mengetahui jelas kuota yang diberikan ke NTT.

"Pemerintah juga harus mengecek pemicu kelangkaan minyak tanah sehingga solusinya dapat diambil dengan tepat," katanya.

Terkait, informasi bahwa kelangkaan minyak tanah itu akibat adanya rencana pemerintah untuk mensubtitusi dengan kompor gas, Alo menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah itu baik, namun dari sisi kesiapan masyarakat NTT belum semuanya bisa menggunakan kompor gas.

Baca juga: Kepala UPTD Museum NTT: Kain Tenun Literasi Peradaban Budaya Masyarakat Manggarai

"Kita di NTT ini belum seberapa jumlah warga yang gunakan kompor gas. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di pelosok, bagaimana mereka bisa mengakses kompor gas," tanya Alo.

Dia mengakui, masyarakat NTT yang ada di pelosok-pelosok masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Alo mengharapkan pemerintah  harus mengecek apakah kelangkaan tersebut, apakah murni akibat keterbatasan persediaan atau alokasi stok ataukah ada pihak tertentu yang melakukan penimbunan dengan maksud dan tujuan tertentu.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS 

Sumber: Pos Kupang
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved