Timor Leste Punya Jejak Kelam di Masa Lalu, Dijajah 3 Negara Hingga Konflik dengan Australia

Selanjutnya PBB mengumumkan hasil jajak pendapat pada 4 September 1999.

Baca juga: Ramos Horta Ungkap Fakta Haru: Sampai Kapan pun Timor Leste Tak Akan Hina Indonesia

Hasilnya dari sekitar 450.000 pemilih, sebanyak 78,5 persen warga Timor Leste memilih untuk menolak otonomi, 21 persen memilih otonomi, dan 1,8 persen dinyatakan tidak sah.

Sekjen PBB saat itu, Sekjen PBB Kofi Annan mengatakan bahwa hasil itu menunjukkan penduduk Timor Leste menginginkan memisahkan diri dari Indonesia.

4. Merdeka Tahun 2002

Timor Leste yang dulunya bagian Indonesia bernama Timor Timur, secara resmi menjadi negara baru pada 20 Mei 2002.

Pada 2016, Timor Leste menandatangani perjanjian The Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) dengan Australia.

Perjanjian ini mencakup ladang gas luas bernilai miliaran dollar AS, bagi dua negara.

Tetapi, belakangan Dili menuding Australia melakukan misi mata-mata demi mendapatkan keuntungan komersial dari negosiasi yang berlangsung sejak 2004.

Kemudian, Timur Leste mengajukan desakan agar perjanjian itu diakhiri. Dili resmi mengajukan kasus itu ke Mahkamah Internasional PBB pada Juni 2015.

5. Akhiri Perjanjian Batas dengan Australia

Pada 2007, Dili dan Canberra terlibat dalam silang sengketa mengenai batas wilayah Timor Leste-Australia.

Ketika kasus itu mencuat, Timor Leste pun membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda.

Baca juga: Masuk Indonesia Tanpa Dokumen, Pemuda Timor Leste Ini Nekat Bermalam di Kantor Polisi

Timor Leste pun memastikan bahwa tuntutan mereka agar perjanjian CMATS dengan Australia harus segera diakhiri.

Bersamaan dengan itu, muncul harapan akan adanya pendapatan bagi Timor Leste dari eksplorasi kandungan gas alam yang ada di wilayah itu.

Hasilnya harap-harap cemas. Kandungan gas alam di negara itu dikabarkan terus merosot sementara utang negara terus meningkat.