Pemilu 2024

Anggota Bawaslu RI Tegaskan Pengawasan Pemilu 2024 Lebih Diutamakan Pencegahan

dalam melakukan proses pengawasan, Bawaslu harus lebih mengedepankan konsep gotong royong sehingga peserta pemilu bukan dianggap sebagai obyek

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
SAMBUTAN - Anggota Bawaslu RI, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS), Totok Hariyona menyampaikan sambutannya dalam kegiatan bimtek penyelesaian sengketa pemilu di Aula Hotel Syifa Ende, Senin 21 November 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, ENDE- Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (PPS), Totok Hariyona SH menegaskan bahwa, pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 lebih mengutamakan pencegahan dari penindakan.

Hal itu ditegaskan Totok saat membuka kegiatan bimbingan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu bagi 22 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT di Hotel Syifa, Kota Ende, Senin 21 November 2022.

Ia mengatakan, dalam melakukan proses pengawasan, Bawaslu harus lebih mengedepankan konsep gotong royong sehingga peserta pemilu bukan dianggap sebagai obyek yang diawasi untuk mencari kesalahannya, namun yang perlu dipahami, peserta pemilu adalah subyek, sesama saudara yang sedang berkompetisi untuk menjadi negarawan terbaik.

"Karena itu, lakukan pendampingan kepada kawan-kawan dengan tujuan untuk tidak melakukan pelanggaran tahapan pemilu. Sehingga langkah pencegahan oleh pengawas pemilu lebih diutamakan dari penindakan," ungkapnya.

Menurutnya, dialog-dialog dalam melakukan pengawasan juga sangat penting karena peserta pemilu adalah sesama saudara, bukannya dicari-cari kesalahan lalu melakukan penindakan terhadap peserta pemilu.

"Bisa jadi yang kita tindak nanti, itu yang terbaik, juara terbaik. Jadi bukan seberapa banyak Bawaslu selesaikan pelanggaran pidana," tegasnya.

Ia menambahkan, meski tingkat pendidikan anggota Bawaslu minim, pengetahuan pelanggaran administrasi minim, dan pengetahuan pidana juga minim namun harus tetap aktif melakukan pengawasan.

Baca juga: Bawaslu Ende Kembali Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

"Harus memiliki buku catatan harian khusus terkait kegiatan pengawasan, jam, hari, tanggal, dan ketemu dengan siapa serta dialognya tentang apa, Ini yang sangat penting," tegasnya.

Lebih lanjut, Totok mengungkapkan bahwa, buku catatan harian itu sangat penting dimiliki oleh pada pengawas untuk mengetahui Bawaslu sedang melakukan pengawasan pemilu.

"Kita sedang menemui tokoh masyarakat, kita sedang menemui perwakilan partai. Silahkan melakukan pendekatan, melakukan dialog kristis dengan peserta pemilu. Dialog kritis itu bukan konspirasi, jadi harus dipahami sebenarnya. Jangan karena dekat lalu ada pelanggaran pura-pura tidak tau," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Totok mengaku sangat bangga bisa datang ke Kota Ende, Ibukota Kabupaten Ende, dimana di kota tersebut Bung Karno diasingkan. Kota dimana Bung Karno menemukan butir-butir Pancasila dan menjadi rahimnya Pancasila. Untuk itu, ia berharap Kabupaten Ende menjadi contoh terbaik dalam pengawasan pemilu tahun 2024.

"Spirit kawan-kawan agar bisa mengaplikasikan Pancasila dalam tindakan proses pemilu tahun 2024 yang lebih baik, Ende harus menjadi mercusuarnya Pemilu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, proses penyelesaian Sengketa pemilu yang tertuang dalam Undang-undang pemilu tersebut mengadopsi dari spirit gotong royong yang diajarkan oleh Bung Karno.

"Demokrasi adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Demokrasi kita mengutamakan musyawarah dan  mufakat, pemilu juga adalah alat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berwatak negarawan, berkontestasi secara sehat dalam setiap proses pemilu," tambahnya.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Kupang Sosialisasikan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 ke Stakeholder

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved