Berita NTT

Pergub Pengelolaan Taman Nasional Komodo DiKaji Ulang, Simak Poin Poin Krusial

Menteri mengeluarkan surat nomor S.312/MENLHK/KSDAE/KSA.3/10/2022 pada 28 Oktober 2022 ditujukan ke Gubernur NTT Viktor Laiskodat. 

Editor: Eflin Rote
ISTIMEWA
KOMODO - Komodo menjadi ikonik di Kota Labuan Bajo. Wisata Labuan Bajo, Nikmati Akhir Pekan di Kota Labuan Bajo Kunjungi Taman Nasional Komodo (TNK) , Cek harga tiket pesawat dengan Wings Air, Citilink dan Batik Air. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya meminta adanya kaji ulang dalam Peraturan gubernur ( Pergub ) Nomor 85 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Komodo (TNK). 

Menteri mengeluarkan surat nomor S.312/MENLHK/KSDAE/KSA.3/10/2022 pada 28 Oktober 2022 ditujukan ke Gubernur NTT Viktor Laiskodat

Ada sejumlah poin yang diminta untuk dikaji ulang terkhusus dalam amar "menimbang". Sejumlah poin itu diantaranya;

1. Menimbang

huruf b berisi ; bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Provinsi NTT Nomor: PKS.9/KSDAE/PIKA/KSA.0/11/2021 dan Nomor PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 Tanggal 24 November 2021, 
Pemerintah Provinsi diikutsertakan dalam penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan 
ekosistemnya di Taman Nasional Komodo

Huruf c berisi:  bahwa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Komodo pada huruf b dilakukan pada areal kegiatan di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan perairan sekitarnya dengan luas 712,12 Ha. 

Baca juga: Menteri LHK Minta Tinjau Pergub Taman Nasional Komodo, Wagub NTT : Saya Belum Terima Surat

Dalam hasil telaah Kementrian LHK:

1. Bahwa dalam Nota Kesepahaman antara Dirjen KSDAE dan Gubernur NTT Nomor PKS.9/KSDAE/PIKA/
KSA.0/11/2021 dan Nomor PEM.415.4.43/II/69/XI/2021 Tanggal 24 November 2021 tidak menyatakan adanyapenyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, utamanya dalam bentuk pelimpahan wewenang pengelolaan kawasan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melainkan 
menitikberatkan pada kerja sama penguatan fungsi kawasan konservasi dengan mensinergikan program
kedua pihak dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan Taman Nasional Komodo

2. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Pasal 12 Ayat 1 dinyatakan Penyelenggaraan KSA dan KPA kecuali TAHURA dilakukan oleh 
Pemerintah (Pusat). 

Lebih lanjut, pada Ayat 2 dinyatakan bahwa TAHURA dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah. Pada Pasal 43 Ayat 1 juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan penguatan fungsi dan pembangunan strategis. 

Butir-butir ayat tersebut kian menegaskan bahwa Taman Nasional Komodo termasuk ke dalam kategori KPA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan tidak disebutkan diperbolehkannya pelaksanaan pelimpahan wewenang pengelolaan Taman Nasional kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Daerah, kecuali melalui penguatan fungsi kelembagaan melalui mekanisme kerja sama dengan tujuan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan. 

2. Menimbang 

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved