Komnas HAM Minta Bupati Temui KKB dari TPNPB di Bintuni dan Maybrat Papua Barat

POS-KUPANG.COM - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepala daerah di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat, agar turun menemui para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah itu.

Hal ini diungkapkan Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey.

Frits berdalih, persoalan situasi keamanan tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan aparat TNI-Polri disiagakan di masing-masing titik di kedua daerah.

"Bupati di kedua daerah harus bisa bertemu dan berbicara dengan mereka (kelompok sipil bersenjata)," ujar Frits, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa 15 November 2022.

Menurut Frits, penanganan keamanan di Papua Barat tidak boleh dilakukan dengan pendekatan pengarahan pasukan dari luar.

"Jangan main kirim Satgas dan pasukan dari luar Tanah Papua ke daerah ini. Kirim Satgas dari luar itu selalu buat masalah di atas Tanah Papua," tegasnya.

Berdasarkan catatan, selama peristiwa kekerasan di Papua selalu ditangani oleh Satgas yang dibawa dari luar.

"Satgas-satgas ini mereka tidak paham tentang sosiokultural orang-orang lokal di Tanah Papua," jelas Frits.

Ia menuturkan, ketika ada warga memegang alat tajam seperti parang, panah dan lainnya, mereka sudah berpikir negatif soal orang itu.

"Kita minta agar Bupati di kedua daerah ini harus bisa ketemu dengan pimpinan kelompok sipil bersenjata," ucapnya.

Baca juga: KKB Tembak Anggota TNI di Puncak Papua Tengah, Serka IDW Alami Luka di Paha Kanan

Frits mengungkapkan perihal penyelesaian masalah di kedua daerah jalan satu-satunya adalah Bupati turun dan bertemu dengan kelompok ini.

"Kita jangan mencurigai mereka, yang tidak boleh adalah Bupati kasih uang untuk beli senjata," kata Frits.

"Ideologi itu tidak bisa dibunuh dengan peluruh dan bahkan dibunuh dengan pembangunan."

Olehnya itu, Frits berharap kedua Bupati agar hentikan cara pendekatan Satgas dan lainnya, harusnya turun kemudian bertemu dengan para pimpinannya. 

Pengungsi di Maybrat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga melaporkan sejumlah warga sipil di Kampung Kisor, Imsum dan Krus, Kabupaten Maybrat, yang masih mengungsi di daerah tetangga termasuk Sorong, Papua Barat.

Menurut Komnas HAM, kurun waktu 1,5 tahun anak-anak pengungsi kurang mendapatkan pelayanan layak.

"Anak-anak ini kurang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan baik," ungkap Kepala Komnas HAM Papua dan Papua Barat, Frits Ramandey, kepada TribunPapuaBarat.com, Selasa 15 November 2022.

"Hampir satu tahun setengah anak-anak tidak mengikuti pendidikan," sambungnya.

Baca juga: KKB Papua - Ditemani Istri dan Anak, Korban Serangan KKB Papua Diterbangkan ke Kendari

Frits Ramandey mengatakan, warga mengungsi lantaran adanya kasus pembantaian empat prajurit TNI di Posramil Kisor, Distrik Afiat Selatan pada 2 September 2021.

Merespons kondisi ini, Komnas HAM meminta agar pemerintah bisa memperbaiki rumah-rumah di Kampung Kisor, Imsum dan Krus.

Sementara itu, Frits menyebut ada 1.600 jiwa warga sipil mengungsi pada 2021.

Hanya saja, untuk data saat ini pihaknya belum melakukan pendataan kembali terkait jumlah pengungsi Maybrat.

"Bisa jadi data 1.600 jiwa ini berkurang atau justru semakin bertambah," katanya.

Frits berujar, persoalan pengungsi yang ada di Maybrat, Papua Barat, harus segera disikapi secara baik.

"Dari ketiga kampung itu masyarakatnya semua mengungsi di daerah tetangga termasuk Sorong," ungkap Frits.

"Kita bahas dengan DPRD Provinsi terkait pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan bagi para pengungsi," jelasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunPapuabarat.com

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS