KKB Papua
KKB Papua - TPNPB Kodap VI Deiyai Tolak Dialog Jakarta - Papua Inisiasi Komnas HAM
TPNPB-OPM Kodap VI Deiyai menolak rencana dialog melibatkan pihak Jakarta - Papua yang digagas Komnas HAM.
Penulis: Alfons Nedabang | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap VI Deiyai menolak rencana dialog melibatkan pihak Jakarta - Papua yang digagas Komnas HAM.
Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua ini justru mendesak pemerintah Indonesia membuka akses agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengunjungi West Papua.
Hal ini disampaikan Panglima TPNPB Kodap VI Deiyai, Dimeepo Simon Pekei, melansir thetpn-pbnews.com. Dimeepo Simon Pekei juga menjabat sebagai Panglima Tinggi TPNPB West Papua Army.
"Di tengah konflik bersenjata di Papua yang terus bergejolak akhir-akhir ini, kami menolak rencana dialog Jakarta-Papua yang digagas Komnas HAM buatan NKRI," kata Dimeepo Simon Pekei, Senin 31 Oktober 2022.
Menurut Dimeepo Simon Pekei, dialog tak menjadi jaminan untuk mengatasi masalah konfilk di Papua. "Dimana anak-anak dan mama-mama kerap menjadi korban dari penganiayaan dan penembakan aparat TNI," katanya.
Kalaupun dialog dilakukan, lanjut Dimeepo Simon Pekei, harus dilakukan di luar negeri dengan menghadirkan OPM, ULMWP dan PBB menjadi pihak ketiga.
“TPNPB-OPM tetap menolak apa pun tawarannya. Masalah mendasar di Papua itu tentang status Papua, bukan soal kesejahteraan,” tegas Dimeepo Simon Pekei.
Dia menyampaikan alasan penolakan dialog Jakarta-Papua dilakukan di Indonesia. Menurutnya, belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana dialog Jakarta-Papua dilakukan pada tahun 1999 oleh tim 100.
Baca juga: KKB Serang 14 Pekerja Jalan, Komnas HAM Periksa Bupati Teluk Bintuni, Tapi Jawabannya Aneh
Baca juga: KKB Papua - Buchtar Tabuni, Ketua West Papua Council, Dicokok Polresta Jayapura Kota
“Di balik dialog tim 100 itu justru membawa Otsus, semua ini ulah politik dari pemerintah. Kami takutnya ketika nanti dilakukan dialog Jakarta-Papua di Indonesia, yang dibahas justru pemekaran," ujarnya.
"Padahal yang kami inginkan bukan seperti ini. Bukan soal pemekaran apalagi pembangunan tapi keinginan kami untuk menentukan nasib sendiri,” tambah Demeepo Simon Pekei.
Dalam konsep TPNPB-OPM, kata Demeepo Simon Pekei, bukan dialog yang utama namun perundingan yang dihadiri pemerintah Indonesia dan Papua yang diawasi PBB serta negara-negara anggota PBB, yaitu MSG, PIF dan ACP untuk melihat pelanggaran HAM berat di Papua.
“Serta klarifikasi resolusi PBB No. 2504 yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tanggal 19 November 1969 harus diubah. Pepera dulu tidak sah, cacat hukum, dan manipulasi sejarah,” tegasnya.
Dia mengatakan, sejarah mencatat penentuan pendapat rakyat di Papua tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Terdapat kesalahan referendum menjadi jalan keluar ke mana nanti Papua, bukan dialog.
“Selama Otsus hadir di Papua, pembangunan itu belum cukup merata dan dirasakan oleh orang Papua. Mereka memang membangun rumah sakit dan fasilitas lainnya termasuk pendidikan. Namun kami belum seutuhnya merasakan itu, terlebih saudara saudara kami yang ada di pelosok Papua belum tersentuh,” ucap Dimeepo Simon Pekei.
Selain menolak rencana dialog Jakarta-Papua, Dimeepo Simon Pekei juga memperingati Pemerintah Kabupaten Deiyai agar segera bertanggung jawab atas korban kasus HAM berat Oneibo yang ditembak oleh TNI. "Yang perna ditembak anak siswa SMA di kantor bupati dan sekian warga sipil korban tewas," sebutnya. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
