Pilpres 2024

Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Legowo Terima Sanksi PDIP, Tak Tarik Pernyataan Siap Jadi Capres

Ganjar Pranowo tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres. Ia menegaksan semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai.

Editor: Alfons Nedabang
KOMPAS/STEPHANUS ARANDITIO
SANKSI - Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo seusai memenuhi panggilan klarifikasi oleh dewan kehormatan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin 24 Oktober 2022. Ganjar dimintai klarifikasi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Dia dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan PDIP karena pernyataannya di media yang menyatakan siap menjadi calon presiden 2024. 

Selain itu, Ujang menilai Megawati ingin konsisten dalam menjaga aturan partai dengan memanggil Ganjar.

Ujang mengatakan, PDI-P pernah mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh kader di Indonesia bahwa mereka tidak boleh membicarakan pencapresan. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.

"Oleh karena itu, Ganjar dan Rudy ini dianggap melakukan tindakan indisipliner terhadap aturan-aturan itu," tuturnya.

Baca juga: Pilpres 2022, Mbak Rara Pawang Hujan Ramal Ganjar Pranowo-Erick Thohir, Begini Hasil Terawangan

Ujang menyimpulkan bahwa Megawati ingin menjaga marwah PDI-P dan menjaga aturan organisasi. Jika aturan tidak ditegakkan, katanya, PDI-P bisa hancur.

"Karena kalau tidak dijaga" aturan organisasi tidak dihormati, tidak ditegakkan, ya maka nanti akan hancur suatu partai termasuk PDI-P," imbuh Ujang.

Ganjar sendiri sudah menjalani proses klarifikasi di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Senin sore hari ini.  Hasilnya, Ganjar dijatuhi sanksi berupa teguran lisan.

Komarudin Watubun mengatakan, pernyataan Ganjar telah menimbulkan multitafsir di publik. "Dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, PDI-P sudah menginstruksikan jajaran kadernya untuk selalu berdisiplin, termasuk soal pencapresan. Ia menegaskan, harus ditaati bahwa hal tersebut menjadi ranah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved