Pilpres 2024
Pilpres 2024 - Ganjar Dapat Sanksi dari PDIP, Semua Keputusan di Ketua Umum Megawati Soekarnoputri
Pernyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap menjadi capres pada Pilpres 2024 ternyata telah berbuah Sanksi dari PDIP.
Ganjar dalam wawancaranya di BeritaSatu TV, Selasa 18 Oktober 2022, menyatakan siap menjadi capres apabila diminta.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Senin sore.
Adapun klarifikasi tersebut berlangsung lebih kurang satu jam. Dimulai sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.
Pelajaran bagi kader
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, teguran kepada Ganjar ini harus dijadikan pelajaran bagi kader partai lainnya karena saat ini setiap kader diinstruksikan untuk menjawab persoalan masyarakat.
Hal itu sudah disepakati saat Kongres V PDIP di Bali pada 2019 bahwa penentuan calon presiden dan calon wakil presiden adalah kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
”Terkait capres dan cawapres itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan skala prioritas kader partai adalah turun ke masyarakat, mengingat persoalan yang dihadapi oleh bangsa indonesia tidak ringan," kata Hasto.
Setelah Ganjar, Dewan Kehormatan PDIP juga akan memanggil Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI-P Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga terang-terangan mendukung Ganjar sebagai capres 2024. Menurut rencana, Hadi Rudyatmo akan dimintai klarifikasi ke Kantor DPP PDI-P pada Rabu (26/10) pukul 11.00.
Dewan Kehormatan PDIP sebelumnya juga sudah memberikan surat peringatan kepada sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP yang mengklaim diri sebagai barisan ”Dewan Kolonel” pendukung Puan Maharani Capres 2024 pada awal Oktober lalu.
Menanti titah Megawati
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sanksi teguran lisan terhadap Ganjar ini adalah hal yang wajar dalam sistem partai politik.
Sanksi ini juga semakin menegaskan nasib Ganjar untuk menjadi capres pada pilpres 2024 sangat bergantung pada keputusan Megawati Soekarnoputri.
Jika Ganjar nekat mencalonkan diri melalui partai lain, ia akan justru berpotensi kehilangan suara dari Jawa Tengah yang identik dengan ”kandang banteng”.
"Suara pemilih di Jawa Tengah tidak akan solid kepada Ganjar. Dia akan mendapatkan penilaian sebagai politisi oportunis yang tidak taat partai,” kata Bawono.
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menambahkan, keputusan Megawati nanti juga bisa mengubah peta politik yang saat ini terbagi menjadi empat poros.