Pilpres 2024

Anies Baswedan Semringah, Kader Demokrat Teriak Duet Anies-AHY

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat 7 Oktober 2022.

Editor: Alfons Nedabang
TRIBUNNEWS.COM
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat 7 Oktober 2022 pagi. 

Hermawi menyebut beberapa elite Demokrat yang menginginkan duet Anies-AHY, salah satunya Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief."Mereka sudah ngomong itu kan secara terbuka (duet Anies-AHY). Andi Arief, atau siapa (yang inginkan dutet itu)," ujarnya.

Baca juga: Diusung Partai NasDem, Pengamat: Peluang Anies Baswedan di Pilpres 2024 Tergantung Koalisi Parpol

Kendati demikian, Hermawi menuturkan pihaknya tak mempersoalkan adanya keinginan tersebut."Enggak apa-apa. Itu bagian dari proses dialog kita," ucap dia.

Terpisah, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi santai pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, pertemuan tersebut tak ada masalah bagi poros koalisi PKB dan Gerindra. "Ya bagus, bagus, enggak ada masalah," kata Jazilul.

Lantas, Jazilul menyebut koalisi PKB dan Gerindra sudah bisa mengusung capres-cawapres sendiri karena sudah memenuhi ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen.

Sementara itu, Anies yang baru saja didukung Partai NasDem menjadi capres, harus mencari rekan koalisi lagi jika Demokrat merapat poros koalisi tersebut.

"Karena bagi PKB kan kita sudah koalisi dengan Gerindra ya sudah cukup. Kalau Mas Anies dengan Pak AHY belum cukup. Artinya Nasdem-Demokrat belum memenuhi ambang batas, masih perlu satu partai lagi," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

Lebih lanjut, Jazilul mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan rencana duet Anies-AHY untuk Pilpres 2024. Sebab dia menganggap jika tidak memenuhi ambang batas Jazilul menyebut nilainya masih nol. "Jadi kalau mau kurang satu atau kurang dua, itu kalau dalam proses PT itu sama dengan nilai 0," katanya.

"Di Pilkada ada partai besar, kursinya kurang 1, tetapi enggak ada partai yang nambahin, 0 tuh," tutupnya. (tribun network/fer/mam/mar/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved