Berita Kota Kupang

Pengusaha Sumur Bor di Kota Kupang Keberatan Penetapan Pajak 20 Persen

Bagaimana mungkin pemerintah menarik pajak sebesar 20 persen dari penghasilan, sementara tidak ada penetapan tarif tetap per tangki air

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
PENGEBORAN - Tampak pekerja menggunakan mesin dan peralatan lainnya melakukan pengeboran sumur di kawasan taman nostalgia Kota Kupang.Pengusaha di Kota Kupang keberatan dengan pajak sumur bor dengan besaran 20 persen. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengusaha Sumur Bor di Kota Kupang menyampaikan keberatannya di DPRD Kota Kupang terkait penetapan Pajak Sumur Bor sebesar 20 Persen.

Ungkapan keberatan Pengusaha Sumur Bor itu terkait dengan penetapan pajak sumur bor di kota kupang, yang  disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kupang, Rabu 21 September 2022 lalu. 

Salah satu pengusaha sumur bor, Max Foenai mengaku keberatan dengan pajak penghasilan sumur Bor sebesar 20 persen karena pemerintah tidak menetapkan tarif tetap per tangki air

Baca juga: El Tari Memorial Cup, Wasit Anton Rismiaji dan Ofisial PSKK Kota Kupang Sepakat Berdamai

"Bagaimana mungkin pemerintah menarik pajak sebesar 20 persen dari penghasilan, sementara tidak ada penetapan tarif tetap per tangki air," sebut dia. 

Selain itu, dia juga keberatan karena pajak penghasilan sebesar 20 persen itu, dihitung berdasarkan penghasilan kotor. Adapun penetapan tarif per tangki selama ini bervariasi. Setiap Pengusaha Sumur Bor, bebas menentukan harga.

Hitung-hitungannya, per tangki air, Max sendiri mematok variasi harga mulai dari Rp12 ribu untuk kendaraan tangki air ukuran 5000 liter, Rp15 ribu untuk 6000 liter dan Rp20 ribu untuk 8000 liter.

Per hari, ia bisa melayani sampai 15 mobil tangki air. Dengan potensi pendapatan per hari, berkisaran Rp150.000 sampai 200.000. Besaran itu, sebut dia, merupakan penghasilan kotor, karena sebagiannya disisikan untuk kebutuhan lain, semisal listrik dan bahan bakar. Belum lagi upah tenaga kerja per hari sebesar Rp35.000. 

Dengan demikian, penghasilan bersih yang ia peroleh berkisar Rp50.000 sampai Rp75.000.

Baca juga: El Tari Memorial Cup, Wasit Anton Rismiaji dan Ofisial PSKK Kota Kupang Sepakat Berdamai

"Jadi kami sangat keberatan jika harus dikenakan pajak sebesar itu, belum lagi harga BBM yang sudah naik," kata Max yang sudah memulai usaha sejak tahun 2000 itu. 

Ia mengaku juga tidak dilibatkan atas penetapan perda tahun 2012 sebesar 20 persen itu. Selain itu, juga tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Kendati tidak membayar pajak ke Bapenda, namun tetap menyetor pajak penghasilan itu ke KPP Pratama.

Begitupun dengan penguasaha lainnya, Kornelis Foenai. Selain keberatan dengan tarif, ia juga menilai tidak adil, kalau pajak itu hanya dikenakan ke pengusaha sumur bor, dan tidak untuk pemilik air tangki.

Padahal air tangki itu, kata dia, memperoleh penghasilan lebih banyak. Air yang diambil dari sumur bor, dengan harga Rp12 ribu, namun kemudian menjualnya dengan harga Rp80 ribu, namun tidak dikenakan pajak.

Ia tidak keberatan atas pajak penghasilan itu, namun meminta kebijaksanaan pemerintah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, mengingat perda itu dikeluarkan tahun 2012 lalu, dimana pengusaha sumur bor, belum sebanyak sekarang.

Baca juga: Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang: Sampah Tumpuk Lama dan Mengandung Gas

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved