Pilpres 2024

Pilpres 2024, PKS dan Demokrat DKI Belum Ada Kepastian Dukung Anies Baswedan Capres

PKS dan Partai Demokrat DKI Jakarta belum ada kepastian untuk mengajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024

Editor: Agustinus Sape
Dok Story WA Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono
DUKUNG ANIES? - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tiga ketua umum partai politik, yaitu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PKS Ahmad Syaikhu, Ketum NasDem Surya Paloh serta Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di acara pernikahan putri Ketua Komisi VII DPR Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto pada Minggu 18 September 2022. Belum ada kepastian ketiga parpol tersebut berkoalisi untuk mendukngan Anies Baswedan di Pilpres 2024. 

Secara etika, sulit bagi NasDem berkoalisi untuk Pemilu 2024 dengan partai yang kini berada di luar pemerintahan.

"Ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Apakah ketika kemudian bergabung dengan partai-partai oposisi, katakanlah PKS dan Demokrat, etikanya kan dia harusnya keluar dari koalisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa 20 September 2022.

"Pertanyaannya, apakah Nasdem sudah siap?" tuturnya.

Tak hanya itu, kata Yunarto, sejak lama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh punya kedekatan personal dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Resmi Usulkan Pemberhentian Anies Baswedan, PDIP Ungkit Janji Belum Terwujud

Situasi ini dinilai kian menyulitkan NasDem untuk mengumumkan koalisi mereka bersama partai opisisi.

"Kita tahu hubungan personal antara SBY dengan Jokowi juga dari Pemilu 2014 sudah sangat dekat. Bukan hanya dalam konteks politik, bahkan sering disebut sebagai adik kakak kalau menurut istilah Surya Paloh," ujar Yunarto.

Oleh karenanya, Yunarto menilai, pernyataan-pernyataan menyerang pemerintah yang kerap dilontarkan Demokrat dan PKS menjadi beban tersendiri bagi NasDem.

Di satu sisi, NasDem tengah menjajaki kedua partai itu. Di saat bersamaan, partai besutan Surya Paloh tersebut masih menjadi bagian dari pemerintah itu sendiri.

Bagi Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, tak ada beban jika mereka mengkritik pemerintah.

Sebaliknya, sentilan-sentilan keduanya ke pemerintah bisa merugikan dan membuat NasDem serba salah.

"Ketika yang diserang adalah pemerintah, artinya kan bagian di antaranya adalah koalisi partai, termasuk NasDem. Itu yang menurut saya menyulitkan Nasdem," ucap Yunarto.

Meski begitu, lanjut Yunarto, dinamika ini tetap tak menutup kemungkinan ketiga partai untuk berkoalisi pada pemilu nanti.

Sebagaimana diketahui, PKS, Demokrat dan Nasdem sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Baru-baru ini, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, rencana pembentukan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat semakin menguat.

Bahkan, dia menyebut, persentase keberhasilannya bisa dikatakan berada di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sanalah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 19 September 2022.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com/kompas.com

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS

Sumber: Kompas.com
Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved