Pimpin WALHI NTT, Yuvens Nonga Berkomitmen Wujudkan Keadilan Ekologis

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Yuvensius Stefanus Nonga terpilih sebagai pemimpin baru WALHI NTT untuk periode 2025-2029.

Ia berkomitmen mewujudkan gerakan keadilan ekologis di NTT yang inklusif untuk memastikan kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan sumber-sumber kehidupannya.

Yuvensius terpilih dalam Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup ke IX WALHI Eksekutif Daerah NTT di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada Kamis (25/9).

Ia menggantikan Umbu Wulang Tanaamah Paranggi. Dalam pertemuan tersebut, 5 orang Dewan Daerah WALHI NTT juga ditetapkan. 

Mereka adalah Triawan Umbu Uli Mehakati, Carolus Winfridus Keupung, Lalu Paskalis, Sarah Lery Mboeik, dan Ewaldina Soro.

Yuvensius mengatakan bahwa krisis ekologi di NTT disebabkan oleh politik demokrasi yang rapuh dan tunduk pada logika oligarki dan modal besar.

“Oleh karena itu, perjuangan ekologis harus ditempatkan dalam kerangka memperjuangkan demokrasi substantif yang benar-benar menjamin hak rakyat, bukan hanya demokrasi prosedural yang berhenti pada pemilu,” kata dia dalam keterangannya pada Jumat (3/10/2025).

Menurut dia dalam mewujudkan keadilan ekologis, penting melibatkan semua kelompok terdampak seperti masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, kaum muda, buruh, dan kelompok marginal lainnya.

“Solidaritas lintas sektor dan lintas isu diperlukan untuk membangun kekuatan yang cukup besar untuk menentang dominasi oligarki,” katanya.

NTT sebut dia, adalah salah satu provinsi dengan kekayaan ekologis unik dan rentan terhadap krisis iklim. Wilayah ini memiliki potensi luar biasa sekaligus tantangan ekologis yang berat. 

Yang membuat rentan terhadap krisis iklim, jelas dia, karena sebagian besar penduduk NTT menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering, peternakan dan perikanan tradisional.

Juga investasi pertambangan, monokultur, ekspansi pariwisata skala besar, dan proyek strategis nasional lainnya telah merusak lingkungan dan memicu konflik sosial di NTT. 

“Demokrasi lokal seringkali justru memperparah krisis dengan mengesahkan perampasan ruang hidup rakyat,” lanjutnya.

Oleh karena itu, WALHI NTT berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan ekologis dan demokrasi yang sebenarnya, serta memastikan kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber kehidupannya.