Kasus Korupsi di Papua

Mahfud MD Diminta Stop Perkeruh Masalah Korupsi yang Dituduhkan ke Gubernur Papua Lukas Enembe

Menko Polhukam Mahfud MD diminta stop memperkeruh masalah yang kini dituduhkan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Editor: Frans Krowin
POS-KUPANG.COM
STOP PERKERUH MASALAH - Menko Polhukam, Mahfud MD diminta untuk stop memperkeruh masalah terkait dugaan penyalahgunaan keuangan negara oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Permintaan itu disampaikan Roy Rening, Penasihan Hukum Lukas Enembe yang kini telah berstatus tersangka. 

POS-KUPANG.COM - Menko Polhukam Mahfud MD diminta stop memperkeruh masalah korupsi yang kini dituduhkan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Permintaan itu disampaikan Roy Rening, Penasihat Hukum Lukas Enembe di Papua, Senin 19 September 2022. Roy Rening menyampaikan itu merespon pernyataan Mahfud MD yang dinilai merugikan kliennya.

Saat ini, Gubernur Papua Lukas Enembe jadi sorotan publik. Pasalnya, orang nomor satu di Papua itu diduga terlibat dalam kasus yang bakal menyeretnya ke penjara. 

Salah satu kasus yang dilakukannya, kini sedang ditangani KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ). Bahkan KPK juga telah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan keuangan yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Lukas Enembe Undang KPK ke Jayapura: Saya Tidak Mau Tinggalkan Papua

Fakta tentang itu, disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD secara blak-blakan. Dan, Roy Rening, Penasihat Hukum Lukas Enembe pun langsung meresponnya.

Roy Rening meminta Menko Polhukam Mahfud MD agar tidak memperkeruh situasi dengan pernyataan yang membingungkan publik.

JADI TERSANGKA - Gubernur Papua, Lukas Enembe telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi. Untuk memuliskan penanganan kasus itu, Lukas Enembe pun kini dicekal ke luar negeri.
JADI TERSANGKA - Gubernur Papua, Lukas Enembe telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi. Untuk memuliskan penanganan kasus itu, Lukas Enembe pun kini dicekal ke luar negeri. (POS-KUPANG.COM)

"Konferensi pers bapak Mahfud MD di luar dari penyelidikan. Dia (Mahfud) keluarkan statement yang tidak pro justitia atau demi keadilan," kata Roy Rening dalam konferensi pers, Senin 19 September 2022 malam di Swisbell Hotel Jayapura.

Selaku kuasa hukum orang nomor satu di Papua, kata Roy Rening, ia meminta Menko Polhukam agar tidak melontarkan pernyataan yang menyesatkan.

"Bapak Prof Mahfud, kami minta stop perkeruh suasana dengan statement yang membingungkan masyarakat," tegasnya.

Roy Rening meminta Mahfud MD dan aparat KPK agar fokus dengan kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved