Berita Nasional
DPRD DKI Jakarta Resmi Usulkan Pemberhentian Anies Baswedan, PDIP Ungkit Janji Belum Terwujud
PDIP mengungkit janji Anies Baswedan yang belum juga terwujud hingga saat ini. Anies pun berjuang mewujudkan janji-janji dimaksud selama waktu tersisa
"Doakan bisa berakhir husnul khatimah, sesudah itu apa ah kita lihat nanti sesudah itu apa. Jadi baiknya besoknya apa nih. Nanti kita lihat, kan harus satu-satu," lanjut Anies.
Janji yang Belum Terwujud
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih ada tugas yang harus diselesaikannya sebelum masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
"Kan masih ada yang harus kita selesaikan. Nanti Anda lihat satu-satu. Kalau disampaikan semuanya di sini enggak ada surprisenya dong," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Orang nomor satu di DKI ini turut mengklaim pembangunan yang dilakukan di ibu kota sudah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau sekarang disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Sehingga tak ada pembangunan yang dilakukan atas program pribadi.
"Semua adalah program rakyat Jakarta, ini bukan program pribadi. Semua yang ditetapkan sebagai RPJ waktu itu namanya RPJMD sekarang namanya RPD, itu adalah program yg disepakati oleh rakyat Jakarta melalui proses di DPRD dan eksekutif. Jadi tidak ada yang namanya program pribadi. Ini adalah program rakyat Jakarta yang ditetapkan lewat Perda," ungkapnya.
Meski tak merinci, Anies mengatakan bakal menyelesaikan tugas tersebut di sisa akhir masa jabatannya.
"Seperti biasa saja, termasuk doorstop, termasuk semua kegiatan masih berjalan seperti biasa, karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia, dan gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai gubernur, wagub mengerjakan tugasnya sebagai wagub, sampai masa jabatan berakhir," paparnya.
PDIP Beri 2 Catatan
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Johnny Simanjuntak menginterupsi jalannya rapat paripurna penyampaian pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur pada Selasa 13 September 2022.
Interupsi yang dilakukan ini diketahui untuk menyampaikan catatan bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
"Kami Fraksi PDIP akan sampaikan catatan. Yang pertama, bahwa dengan pengumuman kami memaknai secara etis, agar bapak gubernur dan wagub tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," ujarnya di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta.
Kedua, dengan lantang ia mengkritisi soal janji kampanye Anies saat Pilgub 2017 lalu yang belum terealisasi.
Sebagai contoh, ia menyebut hunian DP 0 rupiah hingga Ok Oce.