Mahfud MD Akui Data Negara Dibocorkan Bjorka, Pemerintah Lakukan Emergency Response

Terkait klaim Bjorka itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membantah bahwa data surat-surat Presiden Jokowi telah dibobol. Heru memastikan data di Istana aman.

Menurutnya, kalaupun hacker bisa meretas, data rahasia diklaim masih aman. "Kalaupun itu bisa masuk, itu pun yang bisa masuk di daftar isi saja," kata Heru di Jakarta, Senin (12/9).

Heru memastikan pemerintah akan mengambil langkah mengenai serangan Bjorka. Namun, ia belum bisa memastikan langkah yang akan diambil.

Dia menyebut pemerintah akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Pemerintah, kata Heru, sedang membahas persoalan itu dalam rapat. "Sedang dirapatin siang dan tadi pagi terkait dengan pengamanan siber," ujarnya.

Di tengah isu kebocoran data itu, Presiden Jokowi kemarin memanggil Menkominfo Johnny G Plate dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Baca juga: Peta Rahasia Invasi Rusia Bocor, Pergerakan Pasukan Vladimir Putin Kini Bisa Dipantau, Benarkah?

Kepada wartawan Hinsa meminta masyarakat untuk tenang karena tidak ada satupun sistem elektronik pemerintah yang terganggu ataupun terkena serangan siber.

“Begini ya, sekarang saya mesti tanya, ada sistem elektronik yang terganggu ndak di republik ini,” kata Hinsa di Istana.

“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini. Sistem elektronik ya,” imbuhnya.

Hinsa enggan menjelaskan lebih jauh terkait maraknya kebocoran data, termasuk bocornya data pribadi sejumlah menteri. Ia mengatakan akan dijelaskan nanti di kantornya. “Jadi nanti saya jelaskan karena itu kan teknis ya. nanti saya jelaskan,” tuturnya.

Sementara Johnny G Plate yang data-data pribadinya ikut diumbar oleh Bjorka mengatakan berdasarkan hasil penelaahan sementara, data yang beredar hanyalah data data umum, bukanlah data spesifik.

“Sebagian data-data yag lama, hanya tim lintas kementerian lembaga, BSSN, Kominfo, Polri dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” kata Johnny usai rapat dengan Presiden Jokowi.

Dalam mengantisipasi kebocoran data yang terjadi, menurut Johnny perlu ada emergency respons atau tanggap darurat. Oleh karenanya pemerintah akan melakukan langkah tanggap darurat untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, kominfo polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya. Hanya saja Johnny tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apa saja emergency response yang dilakukan pemerintah. (tribun network/abd/fik/dod)