KDS Minta Pendekatan Pelayanan ARV dan Hentikan Stigma HIV-AIDS dan ODHA

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA - Orang dengan HIV-AIDS ODHA atau dalam istilah baru disebut Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) mengharapkan kepada pemerintah supaya memperhatikan hal prioritas dalam penanggulangan HIV-AIDS. 

Diantaranya, pemerintah terus mengajak masyarakat supaya hentikan stigma HIV-AIDS  dan diskriminasi kepada ODHA. Pasalnya, stigma terhadap ODHA masih kental di tengah masyarakat dan hal itu berdampak pada psikis ODHA. 

Kemudian, pemerintah juga memperluas layanan PDP (pelayanan, dukungan dan pengobatan). Sebab, pelayanan ARV masih terpusat di rumah sakit dan beberapa puskesmas saja. 

Selain itu, pemerintah berupaya mencegah terjadinya kasus baru dengan rutin sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pemeriksaan rutin kepada kelompok beresiko HIV-AIDS . 

Hal ini dikemukakan Ketua KDS Moris Foun, Budi saat dihubungi Pos Kupang. Com, Jumat 9 September 2022. Budi mengharapkan perhatian dari pemerintah kepada KDS dalam hal memberikan edukasi dan motivasi. 

"Harapan kami KDS, pemerintah bisa memperhatikan KDS seperti memberikan edukasi dan motivasi supaya KDS bisa keluar dari stigma dirinya, bisa terbuka dan bisa berbaur dengan masyarakat", pintanya. 

Menurut pengalaman Budi, pelayanan ARV ARV selama ini tidak ada kendala. Obat diambil di rumah sakit dan gratis. 

"Dari 2012 sampai sekarang puji Tuhan sudah bagus. Kita ambil obat di rumah sakit dan gratis", katanya. 

Budi mengajak ODHA yang masih tertutup supaya jangan takut mengakses obat karena obat sangat penting dan bila dikonsumsi secara teratur bisa meningkatkan kualitas hidup ODHA. 

Saya ajak ODHA yang masih tertutup supaya jangan takut mengakses obat. Obat itu penting dan kalau konsumsi rutin bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Karena hak ODHA adalah hak untuk hidup, kalau hak untuk hidup sudah terpenuhi maka hak untuk sehat bisa diakses", ucapnya dengan nada mengajak. 

Budi juga berharap kepada pemerintah supaya memperluas layanan ARV ke tingkat puskesmas. Hal ini bertujuan membantu ODHA yang ekonomi lemah sehingga mengurangi biaya transportasi saat pengambilan obat ke rumah sakit. Apalagi topografi wilayah di NTT, banyak fasilitas kesehatan yang jauh dari tempat tinggal masyarakat. 

Budi juga meminta pemerintah supaya mendukung KDS supaya melakukan pendekatan khusus dengan ODHA yang masih sangat tertutup. Ini merupakan upaya pencegahan penularan kasus baru dan mencegah kematian. 

"Mesti lakukan pendekatan khusus dan metode pendekatan tidak langsung ke inti tapi merangkul secara teman dulu, memahami karakternya. Yang penting kita yang sudah terbuka harus terbuka dengan dia. Dia mau diam saja tidak apa apa, kita lakukan pe dekatann. Kalau didekati terus pasti suatu saat terbuka", jelas Budi. 

Terpisah Wakil Ketua KDS Moris Foun, Demitrianus saat dihubungi Pos Kupang. Com mengaku, kondisinya sehat-sehat. Semuanya 
karena kemurahan Tuhan dan ia teratur mengkonsumsi obat ARV. pelayanan ARV

Dalam kesehariannya, ia beraktivitas seperti warga lainnya. Ia mengerjakan kebun untuk menanam jagung dan sayur-sayuran guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Menurut Demi, sejauh ini pelayanan ARV lancar dan gratis. Ia mengambil obat di Rumah Sakit. Harapannya, pelayanan ARV bisa diperluas sampai ke puskesmas agar lebih dekat dengan tempat domisili para ODHA. 

Lanjutnya, ia bersama ODHA lain yang sudah terbuka sering mendapat pendampingan dari LSM CD Bethesda Yakkum. Banyak hal yang mereka peroleh dari kegiatan pendampingan seperti mengasah ketrampilan lewat pelatihan olah pangan lokal dan pengetahuan berwirausaha. 

Koordinator CD Bethesda Yakkum area Belu, Yosafat Ician yang dihubungi terpisah mengemukakan, CD Bethesda Yakkum berkomitmen untuk menanggulangi penyakit HIV dan AIDS di Kabupaten Belu

HIV-AIDS merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani agar terwujudnya three zero HIV-AIDS tahun 2030 yakni, 

zero infeksi baru, zero kematian terkait AIDS dan zero stigma dan diskriminasi. 

Kata Yosafat, ada tiga strategi yang perlu dioptimalkan yakni, pembentukan dan penguatan Warga Peduli AIDS tingkat desa/kelurahan, pembentukan dan penguatan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan pendekatan pelayanan ARV.

Baca juga: Kasus HIV/AIDS di Malaka Capai 84 Orang, Wabup Minta Nakes Serius Tangani Penderita

Selama menjalani project di Kabupaten Belu, CD Bethesda Yakkum telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk para ODHA dan WPA, juga kegiatan lintas sektor terkait seperti pemerintah kabupaten dan desa. Bahkan sampai pada membangun kerja sama dengan negara Timor Leste. 

Menurut Yosafat, pihaknya memberikan aneka pelatihan kepada ODHA dan WPA tentang skill berwirausaha, publik speaking, penyusunan anggaran, mengolah pangan lokal. Sementara kegiatan dengan OPD terkait dalam bentuk workshop sistem layanan komprehensif berkelanjutan dan strategi meminimalkan lost to follow up ARV. 

Kemudian di aspek pencegahan, CD Bethesda Yakkum berkerja sama dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Belu dan Puskesmas untuk pemeriksaan  IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan IMS (Infeksi Menular Seksual). 

Menggandeng Pemerintah Desa untuk membangun komitmen bersama dalam penanggulangan penyakit HIV dan AIDS di wilayahnya masing-masing. 

Bentuk komitmen dari pemerintah desa antara lain mengatur kebijakan, program kegiatan atau rencana aksi, anggaran dan menjalin kemitraan dengan masyarakat. 

Kata Yosafat, saat ini layanan PDP selain di rumah sakit umum Atambua juga bisa dilakukan di lima puskesmas, yakni Puskesmas Atapupu, Atambua Selatan, Weluli, Haekesak dan Wedomu serta Rumah Sakit Marianum Halilulik.

Sementara Sekretaris KPA Kabupaten Belu, Drs. Dominikus Mali yang dikonfirmasi Pos Kupang, mengatakan, KPA terus melakukan upaya dan strategi penanggulangan kasus ini lewat penyebaran informasi, pemeriksaan berkala bagi kelompok kunci dan memperkuat komunitas warga peduli AIDS atau WPA. Kemudian mitigasi atau pemberdayaan ODHA lewat pelatihan atau memberikan fasilitas usaha bagi yang mempunyai skill. 

KPA Kabupaten Belu menargetkan pembentukan warga peduli AIDS atau WPA di 20 desa selama tahun 2022 dan realisasi sudah 12 desa. 

Selain itu, strategi lain yang dilakukan KPA adalah meningkatkan kerja sama lintas sektor mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai Kabupaten Belu. 

Pemerintah desa yang mengetahui warganya terindikasi mengidap penyakit HIV-AIDS segera melaporkan ke dinas supaya pemerintah memberikan penanganan. Begitupun dengan masyarakat yang mengetahui keluarganya atau tetangganya yang mengalami sakit mengarah ke HIV-AIDS bisa melaporkan kepada dinas. 

Kerja sama seperti dibangun untuk mengatasi masalah ketidakterbukaan dari ODHA. Upaya lainnya lewat mobile VCT atau pemeriksaan darah. KPA terus membangun komunikasi dengan dinas dan stakeholder supaya kegiatan VCT dilakukan lebih optimal. 

Kata Domi, sebelum Covid-19, kegiatan VCT sering dilaksanakan namun selama pandemi ada kebijakan pembatasan-pembatasan atau jaga jarak dan pemerintah konsentrasi pada penanggulangan Covid-19. Domi berharap saat situasi Covid-19 sudah mulai terkendali, pemerintah berupaya untuk penanggulangan HIV-AIDS. 

Meski kegiatan VCT jarang dilakukan, tetapi sosialisasi gencar dilakukan. KPA bekerja sama dengan lembaga gereja untuk memberikan sosialisasi kepada calon pasangan suami istri saat mengikuti kursus perkawinan. KPA juga mengandeng PKK untuk mensosialisasi ke tingkat keluarga dan sekolah-sekolah untuk kalangan pelajar. (jen). 
 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS