PPP NTT Tunduk dan Patuh Keputusan Partai Ganti Ketua Umum Soharso Monoarfa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah digoncang badai jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ketua Umum Suharso Monoarfa, didepak dari jabatannya.

Jabatan itu kini ditempati Pelaksana Tugas PPP Muhammad Mardiono yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Terkait kemelut internal tersebut, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek, mengatakan, sikap PPP NTT akan tunduk dan mengikuti keputusan para ulama dan kiai serta konstitusi partai untuk mengganti Ketua Umum Suharso Monoarfa. 

"Sikap PPP NTT, tunduk, taat dan patuh terhadap istihat para ulama, keputusan para kiai dan juga konstitusi partai," sebutnya, Selasa 6 September 2022 petang. 

Ia mengimbau, kader PPP dan pengurus di DPC dan PAC hingga ranting untuk tetap tenang dan melakukan rekrutmen bakal calon dan mempersiapkan verifikasi partai.

Kekisruhan di DPP, baginya dinamikanya cukup kencang dan tentu berpengaruh pada elektabilitas dan kepercayaan pada PPP. 

Dikatakan Djainudin, majelis partai awalnya melakukan Tabayyun dengan ketua umum. Namun, upaya itu tidak menjalankan komitmen dalam Tabayyun itu.

Majelis kemudian mengeluarkan surat permintaan agar ketua umum Suharso Monoarfa mundur. Surat itu disampaikan dua kali. 

Pada surat ketiga diberhentikannya ketua Suharso. Keputusan majelis itu ke mahkamah partai untuk meminta fatwa hukum. Dalam fatwa itu dibenarkan keputusan dari para majelis dengan argumentasi demi menjaga marwah PPP. 

Setelah adanya fatwa hukum, pengurus harian DPP PPP menggelar rapat memberhentikan Suharso Monoarfa.

Selanjutnya, diundang para ketua dan sekretaris DPW PPP tiap provinsi untuk menghadiri Mukernas I yang berlangsung di Banten, 4-5 September 2022. 

"Mukernas itu adalah permusyawartan tertinggi kedua setelah muktamar yang ada di AD dan ART partai. Yang diundang 43 DPW, yang hadir 30," sebut Djainudin. 

Dalam Mukernas itu juga diputuskan agar para ketua dan pengurus DPW PPP untuk melegitimasi yang telah diputuskan DPP. Dia berharap persoalan internal ini cepat selesai mengingat tahapan pemilu terus berjalan. 

Djainudin mengaku dirinya hadir dalam arena Mukernas dan diminta menjadi juru bicara Indonesia bagian timur dan tengah.

Para kader PPP di NTT, kata dia, agar tidak boleh melibatkan diri dalam kekisruhan ditingkat pusat. Kerja partai agar terus digiatkan. 

Untuk memperkuat itu, dalam waktu dekat DPW PPP akan menggelar Mukerwil untuk melaporkan hasil Mukernas kepada para pimpinan DPC. 

Djainudin, meyakini kader PPP di NTT tetap kompak dan solid ataupun tidak terkooptasi dengan kisruh di DPP. 

"Kita tetap ingin menjaga soliditas partai khususnya di wilayah NTT. Saya meyakini bahwa kader partai tunduk, taat dan patuh kepada dewan pimpinan wilayah, sebagaimana DPW tunduk, taat dan patuh terhadap DPP," katanya. 

Bagi kader partai yang melakukan manuver politik demi kepentingan politik pribadinya, tegas Djainudin, maka DPW tidak segan memberikan sanksi yang berat bagi kader yang terbukti, apalagi bagi kader yang kini sedang menjabat sebagai anggota DPRD. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS