Wabup Heri Menerima Aspirasi Mahasiswa Perihal Kenaikan BBM, Akan Surati Pemerintah Pusat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cabang Manggarai dan APM22 gelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Ruteng pada Selasa 6 September 2022.

Masa aksi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Manggarai, Kantor Bupati Manggarai dan Polres Manggarai untuk menyampaikan aspirasi menolak keras keputusan Presiden Jokowi yang menaikan harga BBM kerena dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil, hanya mengakomodir kepentingan elit.

Baca juga: Harga BBM Naik, Kondisi di SPBU Kampung Baru Labuan Bajo Manggarai Barat Masih Normal

Dalam pernyataan sikap yang mereka layangkan, ada empat poin yang menjadi tuntutan mereka untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyikapi keputusan kenaikan BBM yang dinilai hanya memiskinkan rakyat miskin.

Menyikapi polemik ini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Manggarai bersama APM22 menyatakan sikap:

1. Menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca juga: Agus CH Dula Tolak Putusan MA, Jaksa Eksekutor Kejati NTT Eksekusi Terdakwa Pidana Penjara 9 Tahun

3. Mendesak Kepolisian untuk memberantas praktik penyalahgunaan penyaluran BBM 

4. Mendesak KPK untuk mengaudit BPH Migas.

5. Mendesak pemerintah daerah untuk ikut melakukan pengawasan penyaluran BBM.

Menjawab aspirasi yang mereka layangkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut menerima masa aksi di Lobi Kantor Bupati Manggarai.

Wabub Heri berjanji akan menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Pusat.

Sementara terkait pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyaluran BBM di Kabupanten Manggarai, pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat agar tepat pada sasaran.

Dikatakan Wabup Hery,Pemkab Manggarai memiliki  tanggungjawab moril untuk menjawab tuntutan yang dilakukan oleh GMNI dan APM22 hari ini.

"Kami akan menanggapi aspirasi ini melalui surat menyurat, kami akan menyurati pemerintah pusat, bahwa rakyat menjadi cemas dan resah kerena ini ada hubungan dengan daya beli masyarakat, " ungkap Wabup Heri di hadapan masa aksi

Sementara dalam penyaluran subsidi BBM pemerintah berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan, sehingga rakyat tidak menganggap ada yang di anak emaskan ada yang tidak.

"Pemerintah Manggarai akan menggerakan eksekutor, seperti Pol PP bagian Ekonomi seperti dari dulu kita lakukan,"kata Wabup Heri

Gerakan penolakan kenaikan BBM di Manggarai oleh GMNI dan APM22 juga mendesak Polres Manggarai untuk menjadi bagian dalam mengontrol pendistribusian minyak di wilayah Kabupaten Manggarai untuk tidak disalahgunakan.(*)

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS