Berita Nasional

Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Tuntut Turunkan Harga BBM

Serikat Buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional jika pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Editor: Alfons Nedabang

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - serikat buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional jika pemerintah menurunkan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

Hal itu ditegaskan oleh serikat buruh kala menjawab pertanyaan Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi di depan gedung DPR RI.

"Siap mogok nasional? Siap! November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan," kata Iqbal yang seraya dijawab langsung oleh massa aksi buruh, Selasa 6 September 2022.

Tak hanya soal tuntutannya terhadap kenaikan harga BBM, buruh juga mendesak pemerintah untuk membatalkan disahkannya UU Omnibus-Law Cipta Kerja.

Buruh juga menuntut agar upah minimun dinaikkan sebesar 10-13 persen pada 2023 mendatang, jika tidak maka ancaman mogok nasional akan dilakukan.

"Omnibus Law tetap dipaksa disahkan, upah tidak dinaikkan, wahai kaum buruh, petani, nelayan, kelas pekerja, persiapkan dirimu, mogok nasional," tutur dia.

Baca juga: DPD Partai Demokrat NTT Tolak Kenaikan BBM, Ini Alasan Mendasarnya

Dalam kesempatan ini, Iqbal meminta kepada para kaum buruh untuk tidak perlu khawatir melakukan aksi mogok nasional ini. Sebab dirinya menyatakan akan bertanggung jawab jika memang ada hal yang tak diinginkan.

"Nggak usah takut, saya yang pimpin langsung. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional. Tapi konstitusional mengikuti aturan UU, menjaga ketertiban," ucap dia.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga mengatakan pihaknya mendesak kepada DPR RI untuk membentuk panitia kerja (Panja) dan panitia khusus (pansus) untuk membahas penolakan kenaikan harga BBM. "Memang kita menginginkan aksi di DPR ini, DPR membentuk panja dan pansus BBM," kata Iqbal.

Desakan untuk membentuk panja dan pansus itu sebagai upaya agar DPR bekerja mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau buruh. Sebab kata dia, sudah ada beberapa anggota legislatif yang menyuarakan penolakan kenaikan BBM namun belum ada inisiatif yang dilakukan.

"Jangan hanya menyuarakan penolakan (kenaikan BBM, red), kami meminta bentuk dong panja nya, pansusnya," tutur Iqbal.

Dirinya lantas membeberkan kekhawatiran kaum buruh dan masyarakat jika harga BBM tetap naik. Kenaikan harga BBM itu kata dia, akan berdampak pada keberlangsungan hidup kelas pekerja seperti petani, nelayan, pekerja pabrik hingga pengemudi ojek.

"Petani, nelayan, buruh ini yang gak dipikirkan oleh pemerintah. Bantuan 600 ribu itu hanya gula-gula atau dengan kata lain hanya diperikan 4 kali, dalam sebulan itu berarti 150 ribu rupiah per bulan itu pun untuk yang berupah 3.500.000 per bulan ke bawah, itu gula-gula," ucap dia.

Dalam aksi di depan Gedung DPR RI kata Iqbal diikuti oleh sekitar 2.000 buruh. Setidaknya ada tiga tuntutan yang dilayangkan dalam aksi ini, termasuk meminta kenaikan upah pekerja tahun 2023.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved