Berita NTT

DPD Partai Demokrat NTT Tolak Kenaikan BBM, Ini Alasan Mendasarnya

Menurut Leo Lelo kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah dengan menaikan harga BBM ini

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo menegaskan Partai Demokrat Provinsi NTT menolak dengan tegas kenaikan BBM 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Partai Demokrat tidak melihat upaya pemerintah berhemat sebelum meminta rakyat untuk hidup lebih sulit dengan kenaikan Harga BBM yang akan berimplikasi terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo kepada wartawan di Kupang, Senin 5 September 2022. 

Menurut Anggota DPRD Provinsi NTT ini bahwa tidak ada upaya penghematan yg dilakukan pemerintah. 

"Anggaran digelontorkan untuk pembangunan proyek pencitraan. Para pejabat dan aparat pemerintah memperlihatkan gaya hidup yang jauh dari kesengsaraan rakyat. Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah," ujar Leo.

Selain itu, kata dia, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. 

"Lalu, uangnya sekarang ke mana," tohoknya.

Baca juga: Demo Kenaikan BBM, HMI Ende Ucapkan Inalilahi Wainailaihi Rojiun Pemerintah Pusat

Leo mengingatkan dengan tegas bahwa kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Leo justru menyoali Pemerintah yang  bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat. 

Menurut Leo Lelo kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah dengan menaikan harga BBM ini. 

Selaku Ketua Partai Demokrat Provinsi NTT menolak dengan tegas. Demokrat punya alasan menolak kenaikan BBM.

Diuraikan alasan itu, pertama, kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. 

"Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga minus 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," terangnya.

Selain itu upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. 

Baca juga: Polda NTT Minta Masyarakat Santun Sampaikan Aksi Protes Kenaikan Harga BBM

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," tuturnya.

Kedua, DPD Demokrat NTT  menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupah selama 4 bulan kepada buruh, Leo mengatakan kalau ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. 

"Tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket. Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," tutup Leo. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved