Berita Timor Tengah Utara

GMNI Gelar Aksi Demo Pertanyakan Peralihan 22 Kelurahan Menjadi Desa di TTU

Selama proses tersebut banyak persyaratan sesuai Perda nomor 2 tahun 2015 yang harus dilengkapi oleh pemerintah termasuk batas wilayah

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/RYAN TAPEHEN
DEMO- Aksi demonstrasi GMNI di depan Kantor Bupati TTU. Mereka mempertanyakan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021 sebanyak 22 Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan proses peralihan dari kelurahan menjadi desa 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU- Sejak tahun 2015 hingga 2021 sebanyak 22 Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara (ITTU) melakukan proses peralihan dari kelurahan menjadi desa.

Selama proses tersebut banyak persyaratan sesuai Perda nomor 2 tahun 2015 yang harus dilengkapi oleh pemerintah termasuk batas wilayah.

Hal ini dipertanyakan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI pada aksi unjuk rasa di DPRD TTU, Jumat 2 September 2022.

Mereka mempertanyakan hal tersebut karena yang bermasalah bukan di 22 desa melainkan hanya satu desa.

"Hanya 1 desa yang lupa diurus yakni Desa Maubesi terkait batas wilayah. Progres sudah berjalan, kita semua berupaya agar maksimal hingga Desember dapat  kodefikasi," ungkap Ketua Komisi 1 DPRD TTU Hila Atok.

Dan karena masalah satu desa tersebut Mendagri belum bisa mengeluarkan rekomendasi untuk pengalihan dari kelurahan menjadi desa definitif.

Bila tahun ini gagal diselesaikan masalah tersebut akibatnya ke 22 desa tersebut tidak bisa atau tidak berhak mengikuti kontestasi pilkades setentak tahun 2023.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Sekda TTU Frans Fay, saat ini proses pengalihan status 22 kelurahan menjadi desa menjadi perhatian prioritas Bupati dan wakil Bupati TTU.

Berbagai upaya telah pemda TTU lakukan selama satu tahun untuk melemgkapi banyak dokumen terkait peta desa.

"Peta desa menjadi syarat mutlak Kemendagri melalui Dirjen Bina Desa menerbitkan ini(kodefikasi desa)," tukasnya.

Perbaikan sudah dilakukan empat kali dan pemda juga tidak tinggal diam dengan terus melakukan  koordinasi terakhir ke Badan Informasi Geospasia (BIG) dan hari senin 8 september akan dilakukan presentasi hasil oleh PMD provinsi dan Kabupaten di Kemendagri.

"Hasil presentasi itu nanti menjadi acuan agar kode desa itu bisa keluar dari Kemendagri melalui Dirjen Bina Desa. Hal paling mendasar adalah titik batas," tegasnya.(cr9)


Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved