Berita Ende

Fraksi PAN Ingatkan Pemda Ngada Tidak Boleh Jadikan Covid-19 Sebagai Alasan Mandeknya Pembangunan

Fraksi PAN mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten Ngada tidak boleh menjadikan virus corona sebagai alasan terhadap mandeknya pembangunan

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong membacakan pemandangan umum Fraksi PAN di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ngada, Kamis 1 September 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, ENDE- Fraksi PAN DPRD Ngada dalam pemandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada tahun anggaran 2021 mengingatkan Pemda Kabupaten Ngada tidak boleh menjadikan pandemi covid-19 sebagai alasan terhadap mandeknya pembangunan.

Sebab, Pemda Kabupaten Ngada tidak bisa melakukan terobosan-terobosan spektakuler dan populis bagi masyarakat, karena semua anggaran diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan covid-19 sehingga berakibat pada keterbatasan fiscal, sehingga ada banyak janji kampanye kemarin yang belum bisa terealisasi karena ketiadaan anggaran.

Dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong bahwa dalam rilis Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Ngada kembali mendapatkan predikat kinerja terendah dalam pengelolaan APBD sehingga sangsinya dana transfer pusat, yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dipending penyalurannya untuk bulan Agustus 2022.

Perihal dua tahun berturut-turut sebagai salah satu dari 55 (lima puluh lima) Kabupaten di Indonesia dengan kinerja terendah dalam pengelolaan keuangan daerah memang prestasi yang membanggakan tetapi tidak menggembirakan.

Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam melakukan konsolidasi dan sinkronisasi anggaran internal pemerintah terhadap sejumlah program dan kegiatan yang telah dibahas dan ditetapkan bersama DPRD kemudian tidak dilaksanakan.

Baca juga: F-PAN DPRD Ngada Beri Catatan Kritis Terhadap LKPJ Bupati Ngada Tahun Anggaran 2021

Dijelaskannya, pandemi covid-19 sudah terjadi sebelum pelaksanaan PILKADA Ngada, sehingga pemimpin yang saat ini sedang mengemban amanat rakyat sudah tahu konsekuensi logisnya ketika terpilih pada saat kondisi daerah dalam keadaan force meajure sebagai akibat dari penyebaran virus tersebut.

"Oleh karena itu, fraksi mengingatkan kepada pemerintah agar virus corona tidak boleh menjadi alasan permanen gagal mengurus masyarakat. Permohonan maaf di atas panggung politik dihadapan masyarakat tidak cukup untuk memulihkan situasi batin masyarakat kabupaten Ngada yang saat ini menunggu realisasi Tante Nela Paris," tegas Bosko dalam sidang penyampaian pemandangan umum fraksi di Ruang Sidang Paripurna DPRD Ngada, Kamis 1 September 2022.

Bosko menambahkan, berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Daerah adalah Bupati Kepala Daerah dan DPRD yang memiliki kemitraan sejajar. Sekiranya frasa kemitraan sejajar ini harus bisa dipahami oleh pemerintah bahwa Bupati dan DPRD sama-sama dipilih oleh rakyat dan memiliki kontrak politik untuk mengurus rakyat yang sama.

Selama ini, harus fraksi sampaikan bahwa gagasan, pendapat dan pikiran DPRD yang memiliki niat luhur untuk membangun daerah ini selalu dipandang dalam kerangka rivalitas 2024.

Oleh karena itu, Fraksi harus menyampaikan bahwa pertarungan personal atau rivalitas politik personal menjelang Pilkada Ngada 2024 baik yang saat ini menjadi pucuk pimpinan eksekutif maupun yang sedang duduk di level pimpinan legislatif, telah menyandera seluruh dinamika pembahasan APBD Ngada Tahun 2022.

Baca juga: Anggota DPRD Ngada Bosko Ponong Persoalkan Ketidakhadiran Bupati Dalam Forum Paripurna

"Jujur, Fraksi harus menyampaikan bahwa pola gesture dan komunikasi politik dalam arus rivalitas Pilkada Ngada 2024 yang kurang elok dan bahkan minim etika ketatanegaraan, telah menciderai hubungan harmonis kedua lembaga terhormat baik secara internal maupun di mata publik. Hal ini mencerminkan ketidakpiawaian dan ketidakcerdasan kita sebagai elit politik ketika membangun diskursus publik pembahasan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan demi kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Ia menambahkan, fraksi patut mengingatkan semua agar rivalitas personal menuju Pilkada 2024 hendaknya tidak mengorbankan kemaslahatan rakyat kecil di seantero daerah ini yang memberikan mandat mulianya pemerintah dan DPR.

"Sejauh kita dapat mengendalikan diri dan mengelola hasrat kekuasaan kita (will to power) dengan elegan agar kita tidak terjebak di dalam pepatah tua: gajah sama gajah berjuang-pelanduk mati di tengah-tengah. Publik Ngada menilai bahwa warna persaingan menuju Pilkada Ngada 2024 sudah dipertontonkan dengan fulgar oleh elit-elit Politik Ngada yang tentu saja kalau tidak dikelola secara elegan dan beretika akan mengorbankan rakyat," ungkapnya.

Sidang penyampaian pemandangan umum tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Ngada Aloysius Soa, yang dihadiri oleh Bupati Ngada Andereas Paru, Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Ketua I DPRD Ngada Peterus Ngabi, Sekda Ngada Tehodius Nono, Para Asisten, Staf Ahli, dan Pimpinan Perangkat Daerah Ngada. (tom)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved