Berita NTT

Kenaikan BBM, DPRD NTT Sampaikan Masyarakat Tidak Perlu Panik

Pemerintah ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi. Beban APBN yang berlebihan menjadi alasan pemerintah membuat

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/ASTI DHEMA
Kondisi di SPBU Valentin di Jalan Frans Seda Kota Kupang pada Selasa, 30 Agustus 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Pemerintah ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi. Beban APBN yang berlebihan menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan itu. Kini, dampak itu mulai terasa di daerah. Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU mengalami antrian kendaraan. 

Anggota DPRD NTT, Yan Windi menyebut, kenaikan Bahan Bakar Minyak  BBM ini adalah keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga legislatif tidak diintervensi. 

Dengan keputusan yang sudah berjalan ini, maka pemerintah di daerah dan DPRD hanya bisa melakukan pengawasan. 

"Kalau bisa pengawasan itu juga melibatkan tingkat DPRD. Salah satu fungsi pengawasan kan ada di DPRD," katanya, Selasa 30 Agustus 2022. 

Yan Windi tidak ingin adanya program atau kebijakan yang masuk namun justru tidak diketahui oleh pemerintah dan legislatif di daerah, yang pada saat ada masalah baru memaksa semua terlibat. 

Politisi Gerindra itu, menegaskan, agar aparat keamanan bertindak tegas terhadap potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Dia menyebut, kelangkaan BBM itu bukan karena ketiadaan stok namun, diduga kuat adanya penimbunan oleh oknum nakal. 

Baca juga: Antisipasi Gejolak Jelang Harga BBM Naik, Polda NTT Siap Kawal Distribusi BBM

"Kalau bisa kita harapkan pihak keamanan bisa tegas dengan ini dan memberi sanksi tegas kepada penimbun Bahan Bakar Minyak BBM," tegasnya. 

Dia mengimbau, agar masyarakat ataupun pengguna untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak  BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu melakukan pembelian secara sporadis. 

Ia mengingatkan agar tidak ada penimbunan Bahan Bakar Minyak  BBM. Jikapun terbukti, maka wajib hukumnya agar diberi sanksi. Baginya, kepanikan yang berlebihan dari masyarakat juga akan menambah masalah baru. 

"Kalau keputusan ini sedapat mungkin ditinjau kembali lah," sebutnya. 

Anggota komisi V DPRD itu beranggapan bahwa kondisi pandemi covid-19 yang baru melandai ini, patutnya dipertimbangkan dengan baik agar tidak membebani masyarakat. Apalagi, ada beberapa kenaikan tarif pada sektor lain yang juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Dia juga menjelaskan tentang, upaya pemerintah menyalurkan bansos itu paling tidak mengobati ekonomi masyarakat, meski sisi lain, tidak menyeluruh. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved