Berita NTT

KPPN Kupang Terus Mendorong Akselerasi Penyaluran Dana Desa Tahap II 2022 di NTT

Permendesa PDTT nomor 7/2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/HO
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang, I Gusti Bagus Eddy Pramana Madurja 

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Program Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD), yaitu dana yang bersumber dari dana APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sampai dengan 26 Agustus 2022, realisasi APBN di sektor Belanja Pemerintah Pusat untuk wilayah kerja KPPN Kupang adalah Rp3,94 Triliun dari pagu sebesar Rp7,77 Triliun (50,78 persen).

Dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,46 Triliun (65,32 % ), realisasi Belanja Barang sebesar Rp1,33 Triliun (44,57 % ), realisasi Belanja Modal sebesar Rp1,14 Triliun (45,17 % ) dan realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp12,57 Miliar (62,85 % ).

Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah Rp1,36 Triliun (46,18 % ) dengan rincian Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dengan total realisasi sebesar Rp837,41 Miliar (38,13 % ). 

Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menurut Permendesa PDTT nomor  7/2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Yang meliputi pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan untuk pemulihan ekonomi nasional terutama ditujukan bagi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDes.

Baca juga: Siap Gunakan SAKTI,  Satker di Wilayah Kerja KPPN Waingapu Lolos Uji Coba Migrasi Saldo Awal 2022

Penggunaan untuk program prioritas nasional diutamakan bagi pemetaan potensi sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi sebagai upaya memperluas kemitraan pembangunan desa, pengembangan desa wisata, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan stunting, dan pengembangan desa inklusif.

Sementara, penggunaan untuk mitigasi dan penanganan bencana diprioritaskan pada mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana nonalam, dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sesuai peruntukannya Dana Desa terbagi atas Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Non-BLT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK,07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran untuk keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sebesar minimal 40 % dari pagu alokasi Dana Desa, sebagai upaya untuk membantu keluarga miskin atau tidak mampu di desa dalam mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, dan untuk Non-BLT Desa ditetapkan maksimal sebesar 60 % dari total pagu Dana Desa . 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved