Forum Diaspora Mabar Jakarta Temui Komisi IV DPR Minta Batalkan Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Forum Diaspora Mabar (Manggarai Barat) Jakarta meminta pemerintah membatalkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Komodo ( BTNK) dan PT Flobamor.

Hal itu disampaikan Forum Diaspora Mabar saat menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPR RI terkait karut-marut pengelolaan TNK, terutama terkait rencana Pemerintah Provinsi NTT menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo ( TNK), khususnya Tarif Masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar.

Perwakilan Forum Diaspora Mabar diterima oleh anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema di ruang kerjanya di Senayan, Jakarta, Kamis 24 Agustus 2022.

Menurut Ketua Forum Diaspora Mabar, Ambrossya Amsy Djehamad, pihaknya menyerahkan 11 tuntutan kepada Komisi IV DPR RI berdasarkan hasil diskusi internal Forum Diaspora Mabar yang diselenggarakan 12 Agustus 2022 dengan tema, 'Konservasi vs Komersialisasi TNK, What Next?. Salah satunya meminta DPR untuk membatalkan PKS antara BTNK dengan PT Flobamor.

"Kami menilai kerjasama tersebut tidak berdasar dan cacat hukum," ujar Amsy Djehamad.

Menurut dia, penetapan biaya masuk harus berdasarkan payung hukum yang jelas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk saat ini, tarif masuk TN Komodo tetap mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2014.

"Paket yang ditawarkan PT Flobamor hanya bersifat opsional," katanya.

Baca juga: Paket Wisata Labuan Bajo, Cek Diskon Kamar Hotel ,Kesempatan Liburan Murah ke Taman Nasional Komodo

Pada kesempatan itu, Amsy Djehamad menyampaikan apresiasinya atas keberpihakan Ansy Lema yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat Manggarai Barat terkait karut-marutn pengelolaan TNK.

"Hari ini kami menyerahkan hasil aspirasi kami kepada anggota DPR. Kami meminta DPR untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif masuk TNK yang sangat tinggi serta monopoli paket masuk TNK," ujar dia.

Sementara itu, Evodius Gonsomer, Wakil Ketua Forum Diaspora Mabar Jakarta, yang juga Ketua ASITA Manggarai Raya, mengatakan, pihaknya dengan tegas menolak monopoli bisnis pariwisata di TN Komodo oleh pihak-pihak tertentu. Bisnis pariwisata, kata dia, harus bersifat terbuka dan berkeadilan.

"Kami melihat kontroversi keterlibatan PT Flobamor dalam pengelolaan TNK dan keinginan memberlakukan biaya masuk Rp3,75 juta sebagai gejala awal menguatnya motif bisnis dan komersialisasi berlebihan dalam pengelolaan TNK," ujar Evodius yang biasa dipanggil Fodi.

Fodi menegaskan, jika tendensi ini dibiarkan maka kebijakan terkait TNK akan terutama digerakkan oleh kepentingan bisnis dan berpotensi serius mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas dan upaya konservasi yang sungguh.

"Kami mendesak pemerintah KLHK dan Pemda Provinsi NTT untuk lebih mengedepankan kepentingan publik luas dalam kebijakannya," ungkap Fodi.

Baca juga: Pemprov NTT Tunda Penetapan Tarif Masuk TNK, Anggota DPRD Manggarai Barat Sebut Solusi Terbaik

 
Adapun Ansy Lema menyampaikan terima kasih kepada warga Diaspora Mabar atas kepedulian mereka.

"Adalah tugas Anggota DPR untuk menerima Aspirasi Masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat Diaspora Manggarai Barat di Jakarta," ujarnya.

"Posisi saya jelas terkait masalah ini. Saya berbicara mewakili masyarakat NTT," imbuh Ansy Lema.

Untuk diingat, pada akhir Juli hingga awal Agustus 2022, Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), diwarnai aksi demonstrasi masyarakat yang memprotes kenaikan tarif masuk TNK tersebut.

Protes dimotori para pelaku pariwisata dan asosiasi pariwisata yang tergabung dalam Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata atau Formapp Mabar.

Formapp Mabar sempat melakukan mogok kerja. Tidak sedikit wisatawan yang membatalkan kunjungannya setelah melihat banyak wisatawan telantar di Labuan Bajo.

Baca juga: Tunda Tarif Masuk Pulau Komodo Labuan Bajo, Ketua DPD KNPI Manggarai Barat Angkat Bicara

Pemerintah daerah harus mengerahkan bus dan kendaraan operasional (mobil dinas) untuk melayani wisatawan yang telantar.

Polda NTT sempat mengirimkan 268 personel polisi untuk membantu mengamankan situasi di Labuan Bajo. Sejumlah pendemo pun diciduk.

Kemudian terjadi dialog antara aparat kepolisian dan para pelaku pariwisata yang akhirnya sepakat menghentikan mogok sekaligus memohon maaf atas situasi yang telah terjadi.

Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala Dinas Pariwisata Sonny Libing menyampaikan apresiasi kepada para pelaku pariwisata atas kesediaan untuk menghentikan mogok dan bersama-sama menciptakan situasi kondusif sehingga aktivitas pariwisata berjalan dengan baik dan ekonomi masyarakat bisa bergeliat.*

Sumber: siaran pers kiriman Alex Marten di Jakarta untuk Pos-kupang.com

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS