BPOLBF Jadi Pertama Diantara 3 Badan Otoritas yang Terapkan Zona Integritas, Ini Penjelasannya

POS-KUPANG.COM - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF berkomitmen menjadi lembaga yang memiliki integritas dan bebas korupsi.

Komitmen ini disampaikan kepada publik stakeholder melalui kegiatan sosialisasi pencanangan zona integritas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Rabu (24/8/2022) di Local Collection, Labuan Bajo.

Dalam kesempatan ini, stakeholder yang hadir yang terdiri dari pemerintah daerah Manggarai Barat, komunitas dan media turut menandatangani fakta integritas bersama.

BPOLBF merupakan badan otorita diantara tiga badan otorita yang telah berkomitmen menjalankan zona integritas.

Hal ini turut diapresiasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kurleni Ujar.

Ia mengatakan untuk membangun zona integritas dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan di lembaga tersebut, namun katanya belum semua pemimpin badan otorita berani melakukannya.

"Kebetulan di sini Bu Shana, dapat saya katakan diantara ketiga badan otorita itu beliau yang paling muda, sehingga memberanikan diri," katanya.

Kurleni berharap keberanian BPOLBF ini dapat dicontoh dua badan otorita lainnya, yakni Toba dan Borobudur.

"Kami sangat mengharapkan, nanti ketika badan otorita ini sudah bisa berhasil, ini bisa menjadi contoh bagi badan otorita yang lainnya. Ini manjadi role model bagi badan otorita lainnya untuk bisa mencapai tahap ini," ujarnya.

Menurut Kurleni diantara dua badan otorita lainnya, Labuan Bajo juga dinilai lebih dalam proses pembangunan, sehingga layak dijadikan role model.

"Didua badan otorita lainnya ini, respon pembangunannya tidak secapat di Labuan Bajo. Jadi ini memang paling layak dibandingkan badan otorita yang lainnya menjadi role model. Ketika dia sudah, maka kami akan push yang dua lagi juga harus," tambahnya.

Dengan komitmen menuju wilayah bebas korupsi ini diharapkan Labuan Bajo bisa menerapkan birokrasi berkelas dunia.

Menurut Kurleni hal ini bisa dicapai dengan mengikuti peraturan yang benar, meningkatkan sumber daya manusia dan menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan.

"Jadi misalnya kita bicara pariwisata, bagaimana pariwisata di sini kelasnya kelas internasional, ini bisa difasilitasi oleh badan otorita, badan otorita bisa berperan untuk meningkatkan standar layanan, memastikan itu bagaimana standar internasional. Makanya itulah kita menyebutnya birokrasi berstandar kelas dunia, mengikuti standarnya juga standar kelas dunia," ujarnya.