KKB Papua
Intelijen KKB Papua Endus Strategi Perang TNI di Balik Proyek Jaringan Telekomunikasi
Keberadaan jaringan telekomunikasi membantu TNI mengidentifikasi keberadaan KKB Papua, termasuk menssuport pengoperasian persenjataan perang.
Penulis: Alfons Nedabang | Editor: Alfons Nedabang
lihat foto
"Kami sudah tegaskan berulangkali bahwa tetap menolak dialog Jakarta-Papua versi Indonesia dari LIPI maupun Komisi Nasional HAM. Kedua lembaga itu menawarkan dialog dengan kelompok bersenjata Papua Barat selama ini," kata Damianus Magai Yogi, dilansir dari thetpn-pbnews.com.
Menurut Damianus Magai Yogi, PNPB-OPM bersama Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan West Papua Army menginginkan perundingan damai, bukan dialog.
"Tapi perlu diawasi UN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara-negara anggota PBB yaitu Melanesia Sport Group (MSG), Pasifik Island Froum (PIF) dan Afrika Carabia Pasifik (ACP)," katanya.
Baca juga: KKB Papua Egianus Kogoya ke Jokowi : Mau Kirim Berapapun Personel TNI, Kami Tidak Takut
Damianus Magai Yogi mengatakan, yang terjadi di Papua merupakan masalah politik sehingga harus diselesaikan secara politik.
"Tidak bisa masalah politik diselesaikan dengan pembangunan atau kesejahteraan diselesaikan dengan undang-undang, tidak bisa," tegasnya.
Dia menegaskan perundingan Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat adalah jalan keluar menuju pengakuan Negara Republik West Papua.
Apabila Indonesia tidak menanggapi, lanjut Damianus Magai Yogi, pihaknya akan mengirim pasukan mengancam beberapa daerah. Pihaknya tidak berhenti perang sampai Papua Barat merdeka.
Damianus Magai Yogi juga menyinggung presistiwa pembantaian 10 warga di Kampung Nogolait Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu 16 Juli 2022.
"Peristiwa 10 orang tewas itu sebagai akibat dari ulah pemerintah yang tidak mengedepankan dialog terkait penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih," ujarnya. (*)
