Intelijen KKB Papua Endus Strategi Perang TNI di Balik Proyek Jaringan Telekomunikasi

POS-KUPANG.COM - Papua Intelijen Service (PIS), intelijen Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) mengendus strategi perang TNI di balik proyek pembangunan jaringan telekomunikasi di seluruh Tanah Papua.

Organisasi separatis Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua itu menyampaikan bahwa keberadaan jaringan telekomunikasi membantu TNI dalam mengidentifikasi keberadaan KKB Papua, termasuk menssuport pengoperasian persenjataan perang.

Informasi dan analisis PIS itu disampaikan Panglima Perang TPNPB-OPM Goliat Tabuni dalam keterangan resminya yang diunggah akun Rimba Hutan 61, Kamis 4 Agustus 2022.

Goliat Tabuni mengatakan, operasi dan pengejaran TPNPB-OPM oleh TNI sejak tahun 2018 tidak berhasil karena mendapat tantangan.

Menurutnya, TNI menggelar operasi darat dengan menggunakan senjata jarak jauh dan sniper, pasok bom, mortir dengan menggunakan pesawat dan helikopter. "Operasi darat, termasuk menggunakan bom yang diturunkan dari pesawat atau helikopter tidak berhasil."

Baca juga: KKB Papua Rekrut Anak 5 Tahun untuk Pertahanan : Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora

Goliat Tabuni mengatakan, TNI mengubah strategi perang. Operasi penumpasan TPNPB-OPM akan menggunakan pesawat tanpa awak (drone).

Untuk menyukseskan strategi ini, lanjut Goliat Tabuni, diawali dengan pemasangan jaringan telekomunikasi. "Drone bisa digunakan bila ada internet. PIS mengetahui hal ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Goliat Tabuni dan Komandan Operasi Lekagak Telenggen mengeluarkan perintah operasi (PO) tembak mati semua orang Indonesia yang memasang jaringan telekomunikasi di Tanah Papua. PO dikeluarkan dari Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM, Kamis 4 Agustus 2022. 

Perintah operasi ditujukan kepada 34 Kodap dibawa Komando Nasional TPNPB-OPM.

Adapun isi perintah operasi, yaitu tembak orang asli Papua atau pendatang atau imigran yang memasang jaringan telekomunikasi.

"Tembak mati dan bakar semua fasilitas telekomunikasi," tegas Goliat Tabuni. 

Pada bagian akhir, disampaikan bahwa pihak TPNPB-OPM bertanggungjawab terhadap siaran pers tersebut. Siaran pers disebarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.

Baca juga: Detik-Detik KKB Papua Bakar Bendera Merah Putih, Desak NKRI Akui Kedaulatan Papua Barat

Siaran pers tersebut diteruskan kepada semua Kodap TPNPB-OPM.

Sebelumnya, Panglima Tertinggi TPNPB-OPM Damianus Magai Yogi secara tegas menolak dialog dengan pihak pemerintah Indonesia. TPNPB-OPM menginginkan perundingan dengan melibatkan unsur Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat.

KKB Papua menginginkan agar perundingan diawasi Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB, Melanesia Sport Group (MSG), Pasifik Island Forum (PIF) dan Afrika Carabia Pasifik (ACP).

"Kami sudah tegaskan berulangkali bahwa tetap menolak dialog Jakarta-Papua versi Indonesia dari LIPI maupun Komisi Nasional HAM. Kedua lembaga itu menawarkan dialog dengan kelompok bersenjata Papua Barat selama ini," kata Damianus Magai Yogi, dilansir dari thetpn-pbnews.com.

Menurut Damianus Magai Yogi, PNPB-OPM bersama Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan West Papua Army menginginkan perundingan damai, bukan dialog.

"Tapi perlu diawasi UN Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara-negara anggota PBB yaitu Melanesia Sport Group (MSG), Pasifik Island Froum (PIF) dan Afrika Carabia Pasifik (ACP)," katanya.

Baca juga: KKB Papua Egianus Kogoya ke Jokowi : Mau Kirim Berapapun Personel TNI, Kami Tidak Takut 

Damianus Magai Yogi mengatakan, yang terjadi di Papua merupakan masalah politik sehingga harus diselesaikan secara politik.

"Tidak bisa masalah politik diselesaikan dengan pembangunan atau kesejahteraan diselesaikan dengan undang-undang, tidak bisa," tegasnya.

Dia menegaskan perundingan Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua Barat adalah jalan keluar menuju pengakuan Negara Republik West Papua.

Apabila Indonesia tidak menanggapi, lanjut Damianus Magai Yogi, pihaknya akan mengirim pasukan mengancam beberapa daerah. Pihaknya tidak berhenti perang sampai Papua Barat merdeka.

Damianus Magai Yogi juga menyinggung presistiwa pembantaian 10 warga di Kampung Nogolait Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu 16 Juli 2022. 

"Peristiwa 10 orang tewas itu sebagai akibat dari ulah pemerintah yang tidak mengedepankan dialog terkait penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih," ujarnya. (*)