Berita NTT Hari Ini

Lasarus Jehamat: Kebijakan Naikan Tarif Taman Nasional Komodo Terlampau Elitis

Kebijakan menaikkan tarif itu terlampau elitis. Saya ragu, apakah hanya dengan menaikan tarif setahun, bisa menambah populasi komodo

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Edi Hayong
DOK-POS-KUPANG.COM
Pengamat dari FISIP Undana Kupang, Dr. Lazarus Jehamat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Kebijakan pemerintah menaikkan harga atau tarif tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) dinilai terlampau elitis.

Perubahan tarif masuk itu pun apakah bisa berdampak pada populasi dan Konservasi atau tidak.

Hal ini disampaikan Dosen Sosiologi FISIP Undana Lasarus Jehamat, Minggu 31 Juli 2022.

"Kebijakan menaikkan tarif itu terlampau elitis. Saya ragu, apakah hanya dengan menaikan tarif setahun, bisa menambah populasi komodo," tanya Lasarus.

Menurut Lasarus, pemerintah perlu belajar banyak dari masyarakat lokal di Pulau Komodo, Pulau Rinca dan juga  komunitas lain yang ada di dalam kawasan TNK.

" Jangan berdiri di balik konservasi lantas malu menarik dan membatalkan kebijakan yang tidak populis," katanya.

Dijelaskan, dirinya tidak terlampau mendapatkan pencerahan yang mumpuni dari Pemprov NTT terkait alasan menaikkan tarif masuk TNK.

Baca juga: Penataan Kawasan TNK Bisa Jadi Ganggu Habibat Komodo

"Saya sih tidak terlampau mendapatkan pencerahan yang mumpuni dari Pemprov NTT terkait alasan menaikan tarif masuk TNK. Apa benar konservasi menjadi alasan utama? Deretan pertanyaan muncul di belakangnya," jelasnya.

Dia mempertanyakan, apakah solusi konservasi hanya dengan menaikkan tarif masuk dan menutup cara lain.

"Bagi saya, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk tujuan  konservasi itu. Selain menggali model dan cara berdasarkan kearifan lokal masyarakat Komodo," katanya.

Dikatakan,ada langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah,yakni bisa dengan cara membatasi jumlah pengunjung ke TNK

"Jadi ada langkah lainnya bisa ditempuh, yakni dengan cara membatasi jumlah pengunjung. Toh, pengelola yang tahu soal itu," katanya.

Dikatakan, adanya aksi penolakan dari para pelaku pariwisata di Labuan Bajo itu bisa dipahami karena terkait dengan mata rantai produksi pariwisata.

"Saya kira bisa dipahami. Ini terkait mata rantai produksi pariwisata. Yang bisa ke sana kalau harganya naik itu kan hanya elite dan wisatawan mancanegara. Berapa sih jumlah dua elemen ini? Kalau jumlah wisatawan jelas berdampak pada hunian hotel, travel, transportasi dan lain-lain. Saya obyektif melihat hal  ini," ujarnya.

Baca juga: Klaim Sudah Ada Kajian, Tarif TNK NTT Rp 3.750.000 Per Orang Sekali Masuk

Dikatakan, kepentingannya ialah bahwa masyarakat NTT terutama di Manggarai Barat.

"Saya kira, yang dibutuhkan sekarang ialah kecekatan Pemprov NTT untuk mencari model lain konservasi," ujarnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved