Forkompimda Mabar Gelar Pertemuan Sikapi Rencana Puluhan Asosiasi Boikot Pariwisata Labuan Bajo

Ketua Forum Masyarakat penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP-MABAR), Rafael Todowela mengatakan, boikot akan dilakukan hingga Pemerintah Provinsi NTT mencabut kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap para pelaku pariwisata. 

Sebab, lanjut dia, PT Flobamor sebagai BUMNd Pemerintah Provinsi NTT akan memonopoli industri pariwisata di Labuan Bajo. 

"Kita secara tegas menolak. Kita hentikan seluruh aktivitas jasa layanan pariwisata di Labuan Bajo," tegasnya. 

Pelaku pariwisata Labuan Bajo, Aloysius Suhartim Karya mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT seharusnya peka terhadap tuntutan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo yang menolak kebijakan tersebut.

"Kebijakan ini atas dasar kajian kami, kami sudah 2 kali demo secara fulgar, tetapi yang kami rasakan tidak ada rasa kemanusiaan. Hal ini dibuktikan dengan dua kali tuntutan untuk revisi atau mencabut kebijakan tersebut tidak ditanggapi. Ini sangat monopoli bila dijalankan," jelasnya. 

Aloysius juga menjelaskan, pemerintah harus lebih merespon para pelaku pariwisata, bukan menghadapkan aparat keamanan saat para pelaku pariwisata melakukan demonstrasi. 

"Kami tidak ingin berbenturan dengan polri. Nota kesepahaman dalam hal ini mogok masal atau pemberhentian aktivitas jasa pariwisata di Manggarai Barat oleh semua asosiasi profesi dan pelaku pariwisata disepakati dengan pertimbangan yang logis, untuk melawan pemerintah. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang top down dan tidak ada sosialisasi," katanya. 

Melalui aksi tersebut, Aloysius berharap agar problem yang dihadapi para pelaku pariwisata diketahui oleh semua pihak. 

"Kami ingin semua dunia tahu apa yang terjadi di Labuan karena jantung pariwisata adalah pelaku pariwisata, ketika jantung copot, maka Labuan Bajo dengan destinasi wisata super prioritas akan hilang. Komodo hanya menguntungkan satu pihak, sangat tidak adil, apalagi lahan konservasi ini akan diobok-obok. Saya pastikan semua pelaku pariwisata tidak mau terima tamu, dua tahun pandemi kami masih bisa hidup. Ini demi pariwisata dan pelaku pariwisata di Manggarai Barat," katanya. 

Pihaknya pun mendesak agar Pemerintah Provinsi NTT segera mencabut kebijakan penetapan tarif masuk TNK serta sistem yang dikelola oleh PT Flobamor. 

"Harapan pemerintah hentikan kebijakan itu, ketika belum dicabut maka pelaku pariwisata akan lockdown aktivitas pariwisata di Labuan Bajo," tegasnya. 

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS
Suasana rumah jabatan Wakil Bupati Manggarai Barat, dr Yulianus Weng sebagai tempat pertemuan forkompimda, Sabtu 30 Juli 2022.