Kejari TTU Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi RSUD Kefamenanu di Kota Padang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dionisius Rebon

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Kejaksaan Negeri TTU berhasil melakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka kasus dugaan Korupsi pengadaan alat kesehatan atau Alkes di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kefamenanu, Kabupaten TTU, Provinsi NTT.

Penyerahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi Alkes RSUD Kefamenanu Jilid II ini berlangsung di Rumah Tahanan Negara Anak Air Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Selasa, 26 Juli 2022.

Kajari TTU, Robert Jimmi Lambila, S. H., M. H saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Rabu, 27 Juli 2022 mengatakan,  (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas nama tersangka Ferry Oktaviano dan tersangka Iswandi Ilyas dalam perkara TPK Pengadaan Alat Kesehatan ICU Non E- Katalog, Neonatal Non E- Katalog, Maternal Non E-Katalog tahun 2015 di RSUD Kefamenanu.

Baca juga: Kejari TTU Terapkan Pasal Kolusi Dalam Penanganan Perkara Dugaan Tipikor RSUD Kefamenanu Tahun 2015

Proses penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan oleh Andrew P. Keya. SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik dan S.Hendrik Tiip.S.H selaku Jaksa Penuntut Umum.

Ia menuturkan, Penasihat Hukum para tersangka, Nisfatin Jumadil, S. H turut mendampingi para tersangka dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut.

Disampaikan Robert, pasca proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini para tersangka tidak ditahan. Pasalnya, tersangka Fery Oktaviano sedang menjalani pidana Penjara selama 7 tahun dan 6 bulan.

Sedangkan tersangka Iswandi Ilyas sedang menjalani pidana penjara selama 10 Tahun dalam perkara pengadaan Alkes di Kota Padang.

Bagi Robert,  para tersangka disangkakan melanggar ke satu  pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat 1 Ke-KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (*)

Berita TTU Lainnya