Notaris Albert Riwu Kore Hormati Status Tersangka Kasus Penggelapan 9 SHM pada BPR Christa Jaya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Notaris/PPAT Albert Riwu Kore mengaku tetap menghormati proses hukum yang sementara ditangani oleh penyidik Polda NTT.

Kepada POS-KUPANG.COM, Kamis 21 Juli 2022, Albert menjelaskan kronologi kejadian kasus penggelapan 9 SHM bermula dari BPR Christa Jaya menyerahkan SHM Induk Nomor 368 untuk diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Beberapa waktu kemudian, Debitur bernama Rahmat bersama BPR Crista Jaya sepakat untuk mengambil kembali SHM tersebut karena ada tiga bidang tanah yang segera dibayar oleh pihak ketiga.

Hal tersebut membatalkan rencana APHT sehingga Debitur kembali mengambil SHM untuk proses pemisahan dengan persetujuan  BPR Christa Jaya sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan Notaris/PPAT.

Sekitar empat bulan kemudian, seorang calo bernama Yes mewakili Debitur mendatangi Staf Notaris/PPAT untuk mengambil tiga SHM yang diambil oleh debitur untuk menjualnya dan uang hasil penjualannya disetor ke BPR Christa Jaya untuk membayar cicilan debitur.

Melibat bunga yang diberikan BPR Christa Jaya cukup tinggi, Debitur melakukan take over kredit ke Bank NTT memberikan sebesar Rp 5 miliar.

"Hasil kredit Bank NTT sebesar Rp 5 Miliar tersebut dibayarkan ke BPR Christa Jaya sebesar Rp 3,5 miliar untuk melunasi seluruh kreditnya, sedangkan Rp 1,5 miliar dipakai oleh Raffi untuk moda usahanya," tambah Albert.

Sedangkan debitur merasa telah melunasi utang, kemudian datang ke kantor Notaris/PPAT untuk mengambil 9 SHM tersebut.

Namun satu tahun kemudian, BPR Christa Jaya mempertanyakan 9 SHM milik Debitur yang informasinya masih tercatat sebagai agunan kemudian melaporkan notaris/PPAT Albert Riwu Kore telah melakukan penggelapan 9 SHM tersebut.

Albert menilai penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut sangat aneh sebab faktanya Raffi yang menitipkan kepada Notaris/PPAT sebanyak 9 SHM sebagai jaminan kredit 

Dalam perjalanannya, Raffi sendiri yang mengambil sertifikat di Kantor Notaris/PPAT tanpa sepengetahuannya, sehingga Albert melaporkan Raffi ke Polresta Kupang Kota atas tuduhan pencurian sertifikat.

Kemudian berkelit bahwa Raffi ambil kembali dari BPR kecuali ada perjanjian kredit baru dan pokok yang lama harus lunas dulu barulah ada perjanjian baru.

Masalah ini sudah dilaporkan kepada OJK tapi belum ada respon dan masyarakat juga mengeluh terkait hal serupa