KKB Papua
Maiton Gurik Sampaikan Pesan Haru ke Presiden Jokowi: Cukup Sudah Kita Hitung Orang Mati di Papua
Air mata duka akibat tindakan kejam anggota separatis KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ), hingga kini masih terus membasahi Tanah Papua.
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Air mata duka akibat tindakan kejam anggota separatis KKB ( Kelompok Kriminal Bersenjata ), hingga kini masih terus membasahi Tanah Papua.
Tindakan kejam yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata ke warga sipil itu, menyedot perhatian semua pihak di seantero wilayah NKRI ( Negara Kesatuan Republik Indonesia ).
Salah satunya, adalah CEO LEMPAR Papua atau Founder Lembaga Riset Ekonomi Politik Papua, Maiton Gurik.
Kepada Presiden Jokowi, sosok yang satu ini menyampaikan pesan yang amat mengharukan terkait insiden mengerikan yang terjadi di daerah bergolak Papua.
Dia mengatakan, cukup sudah kita menghitung orang mati di Papua. Sebab sudah terlalu banyak kematian yang terjadi di daerah ini.
Pernyataan Maiton Gurik ini mengemuka, pasca terjadinya insiden mengerikan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Nanggolait, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Sabtu 16 Juli 2022 pagi.
Baca juga: Reaksi Penjabat Bupati Nduga Terhadap Aksi Keji KKB Papua
Dikatakannya, peristiwa yang menimpa warga sipil itu sangat disesalkan. Namun fakta itu terus terjadi selama ini di Papua.
Untuk itu, lanjut Maiton Gurik, pemerintah pusat perlu mencari solusi terbaik, sehingga kasus semacam ini tak terjadi lagi pada hari-hari yang akan datang.
Selama ini, lanjut dia, konflik bersenjata di Papua itu hanya terjadi antara TNI Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata.
Akan tetapi, katanya, konflik ini terus saja melebar, dan warga sipil yang selalu menjadi korban.
Fakta ini, katanya, merupakan bukti bahwa penyelesaian yang dilakukan selama ini gagal.
Untuk itu perlu dicarikan upaya yang lebih konkrit, supaya warga sipil tak selalu jadi korban dalam konflik tersebut.
Dilansir POS-KUPANG.COM dari Tribun-Papua.com, Maiton Gurik mengungkapkan pendapatnya tersebut, di Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin 18 Juli 2022.
Selama ini, katanya, pengiriman atau penambahan personel TNI dan Polri dalam jumlah besar ke Provinsi Papua, ternyata belum menyelesaikan masalah.
Penebalan prajurit TNI Polri itu, lanjut dia, ternyata cenderung menimbulkan masalah baru atau tidak menyelesaikan persoalan.
Oleh karena itu, katanya, pemerintah perlu mengkaji ulang keputusan yang diambil selama ini, dan segera ambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk menyudahi persoalan di Tanah Papua ini.
Baca juga: Polisi Sebut KKB Papua Bantai Warga Sipil di 4 Lokasi Berbeda
Maiton mengatakan, dengan dikirimnya ratusan hingga ribuan personel ke Papua, bukannya menyelesaikan konflik melainkan menambah permasalahan.
"Sebab, penambahan pasukan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan penambahan pasukan itu menciptakan masalah di atas masalah," tegasnya.
Masalah yang dimaksud, adalah seringnya terjadi pertumbahan darah di bumi pertiwi, dan para korban kebanyakan warga sipil.
Menurut Maiton, Presiden Jokowi, para jenderal dan semua pengambil kebijakan, jangan menganggap remeh konflik di Papua, khususnya di Kabupaten wilayah Kabupaten Nduga.
"Karena itu, cara-cara humanis, dialog dan dialektika yang harus diutamakan untuk mengakhiri konflik di Papua," katanya.
Maiton menjelaskan, jika tidak pakai cara-cara itu, maka potensi konflik ke depan akan terus meluas.
Akibatnya bisa menjadi lebih fatal dan membahayakan kenyamanan dan nyawa warga sipil yang ada di daerah-daerah konflik di Papua.
Baca juga: Ancaman Panglima Tertinggi KKB Papua Terbukti, 10 Warga Tewas Dibantai, TNI Polri Lambat Antisipasi
"Sudah cukup kita tiap hari menghitung orang mati karena konflik antara TPNPB dan TNI POLRI di Papua. Sementara, pemerintah pusat maupun daerah tidak punya niat dan hati yang serius mau menyelesaikan secara cepat dan seksama," ucapnya.
Ia menambahkan,Lempar Papua sangat prihatin dengan konflik yang menghilangkan nyawa manusia ini.
"Kiranya,Penembakan yang terjadi di Nduga sampai menyebabkan 10 orang tewas itu, perlu dilihat serius oleh Presiden hingga petinggi lainya,"tandasnya. (*)
