Petisi Rakyat Papua Bocorkan Rencana Aksi Nasional, Otsus dan DOB Tak Halangi Papua Barat Merdeka

POS-KUPANG.COM - Aliansi organisasi masyarakat yang menamakan diri sebagai Petisi Rakyat Papua berencana menggelar Aksi Nasional pada Kamis 14 Juli 2022.

Rencana Aksi Nasional ini dibocorkan akun Twiter Petisi Rakyat Papua @PetisiRkytPapua. Inisiator aksi telah menggelar rapat koordinasi di Asrama Yaukimo Waena, Port Numbay, Sabtu 2 Juli 2022.

Dalam unggahannya, Petisi Rakyat Papua mereka menyertakan satu foto. Terlihat sejumlah pria rapat sambil duduk bersilah di lantai membentuk lingkaran.

Adapun tuntutan Aksi Nasional Petisi Rakya Papua, yaitu mencabut Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid 2, serta menolak tiga Daerah Otonomi Baru atau DOB yang baru dibentuk pemerintah Indonesia.

Selain itu menuntut Referendum Papua Barat.

Terbaru, Petisi Rakyat Papua juga menyebarkan undangan rapat konsolidasi lanjutan. Undangan itu diunggah pada Rabu 6 Juli 2022.

"UNDANGAN

KONSOLIDASI LANJUTAN
MENUJU AKSI NASIONAL 14 JULI 2022

Holandia, Kamis 7 Juli 2022
Asrama Pegungunan Bintang (Jl. Buper Expo Waena)." demikian isi undangan.

Petisi Rakyat Papua menegaskan bahwa, Otsus dan DOB tidak dapat membunuh jiwa nasionalisme untuk berjuang demi kemerdekaan Papua Barat.

"Tolak Otsus jilid II. Rakyat Papua Siap Menentukan Masa Depannya Sendiri," tulis Petisi Rakyat Papua.

Mengomentari unggahan Petisi Rakyat Papua, Ruben Yallenang Wakla @RubenWakla mengatakan, "Tetap setia di jalan tua Cinta dan revolusi."  

"Tindakan kita adalah sebuah manivestasi pikiran.! Terimakasih Tuhan atas berkat dan Anungarahnya Tuhan memberkati untuk kita semuaaaa.....," cuit B@gubau Thoby Tb.

Sebelumnya, penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB juga lantang disampaikan KKB Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan PanglimaTPNPB OPM Kodap III Ndugama Egianus Kogoya melalui pesan video yang diunggah akun Rimbah Hutan 61.

Baca juga: Kominfo Blokir Media Propaganda Pentolan KKB Papua Benny Wenda

Apabila dipaksakan maka Egianus Kogoya dengan KKB Papua tidak segan-segan mengincar pejabat yang mendukung DOB.

"Saya tidak takut namanya Indonesia," tandas Egianus Kogoya.

"Ada pemakaran lagi tiga provinsi, untuk siapa? Kami Kodap III menolak. Seluruh pejabat dengar baik-baik. Seluruh Papua ini ingin merdeka. Tidak ada pemekaran lagi. Seluruh pejabat tidak ada yang mengurus pemekaran lagi," katanya.

Egianus Kogoya menegaskan bahwa KKB Papua tidak akan berhenti menebar teror jika pemerintah Indonesia terus mengirim prajurit TNI Polri ke Papua.

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi II DPR RI telah membahas tiga rancangan undang-undang (RUU) tentang Daerah Otonomi Baru atau DOB di Papua.

Melansir Kantor Berita Antara, ada tiga RUU tentang pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/6/2022) menyampaikan berdasarkan rapat-rapat sebelumnya, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) tiga RUU itu secara substansi telah selesai. "Alhamdulillah, kita secara substansi sudah menyelesaikan tiga rancangan undang-undang ini," ujarnya.

Pada rapat sebelumnya, Doli Kurnia juga menjelaskan proses pemekaran provinsi di Papua sebenarnya sudah lama dipersiapkan oleh Komisi II DPR RI, tepatnya ketika revisi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua disetujui DPR menjadi undang-undang.

Baca juga: Polda Papua Bongkar Jaringan Pemasok Amunisi ke KKB Papua, Dua Prajurit TNI Terlibat

"Jadi sudah setahun yang lalu, ketika revisi UU Otsus diputuskan, Komisi II DPR langsung mengambil inisiatif, meminta Badan Keahlian DPR untuk menyusun draf naskah akademik dan rancangan undang-undang (pemekaran wilayah di Papua)," kata dia.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI  menargetkan tiga RUU Pembentukan Tiga Provinsi di Papua selesai pada 30 Juni 2022. 

"RUU ini bisa segera efektif kalau bisa diselesaikan sebelum 30 Juni 2022. Kami sudah susun jadwal pembahasan RUU, dan tanggal 30 Juni 2022 ada Rapat Paripurna sehingga diharapkan pembahasan RUU ini bisa selesai sebelum tanggal 30 Juni 2022," kata Ahmad Doli Kurnia, Selasa 21 Juli 2022.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menjelaskan pemekaran wilayah di Papua dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Selain itu, katanya, berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua yang menjadi tujuan pemekaran wilayah Papua.

Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) Benny Wenda juga tidak mengakui Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru adau DOB oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Alex Sobel Gelar Pertemuan di Parlemen Inggris, Benny Wenda Serukan Tarik Militer dari Papua Barat

"Kami tidak mengakui 'Otonomi Khusus', lima provinsi baru, atau hukum kolonial lainnya," kata Benny Wenda dilansir dari laman website ULMWP, ulmwp.org pada Minggu 3 Juli 2022.

Pernyataaan pentolan Kelompok Krimanilitas Bersenjata atau KKB Papua itu menyampaikan saat momen perayaan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka ( OPM )  pada Jumat 1 Juli 2022.

"Kita memiliki konstitusi kita sendiri," tegas Benny Wenda.

Benny Wenda menyerukan referendum kemerdekaan Papua Barat.

Ia mengajak Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk berdialog. 

"Saya kembali mengulangi seruan saya kepada Presiden Widodo untuk duduk bersama saya dan membahas referendum kemerdekaan," imbuh Benny Wenda.

"Ini tetap satu-satunya jalan menuju solusi damai," ujarnya. (*)