Kominfo Blokir Media Propaganda Pentolan KKB Papua Benny Wenda

POS-KUPANG.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi ( Kominfo ) mengambil tindakan tegas dengan memblokir situs ULMWP, www.ulmwp.org.

Media propaganda United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) atau Gerakan Pembebasan Papua Barat itu tidak bisa diakses sejak Selasa 5 Juli 2022 malam.

ULMWP dipimpin Benny Wenda. Pentolan KKB Papua itu menjabat sebagai Interim President atau Presiden Sementara. 

"MAAF, AKSES KE SITUS INI DIBLOKIR OLEH PEMERINTAH INDONESIA

KARENA MENGANDUNG KONTEN NEGATIF

YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA," demikian pernyataan pemberitahuan yang muncul pada laman yang terblokir.

Pada bagian atas terdapat logo Kominfo.

Menurut Kominfo, situs ulmwp.org melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 40 (2a) dan (2b) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Ubah Pola Operasi Hadapi KKB Papua

Website ulmwp.org merupakan media komunikasi ULMWP atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Berbagai kegiatan ULMWP dipublis di ulmwp.org.

Sebelumnya, pada Selasa siang, ulmwp.org masih bisa diakses.

Pada laman utama ulmwp.org, terpampang wajah para pejabat Pemerintahan Sementara ULMWP, termasuk Benny Wenda.

Benny Wenda kerap membuat pernyataan dan dilansir ulmwp.org.

Manuver Benny Wenda di luar negeri, di antaranya mengadakan pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat di Parlemen Inggris, Parlemen Spanyol dan Parlemen Belanda juga diberitakan ulmwp.org.

Di situs tersebut juga dijelaskan proses pembentukan dan Deklarasi ULMWP

Pembentukan ULMWP diawali dengan pertemuan para pemimpin Papua Barat di Vanuatu pada 7 Desember 2014.

Ada tiga faksi yang ikut pertemuan tersebut, yaitu Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Nasional untuk Pembebasan (WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (PNWP).

Baca juga: Polda Papua Bongkar Jaringan Pemasok Amunisi ke KKB Papua, Dua Prajurit TNI Terlibat

Dalam pertemuan itu, ketiga faksi yang berbeda dari gerakan kemerdekaan, sepakat bersatu untuk membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat.

Pada 3 Mei 2016, perwakilan Pemerintah dari seluruh dunia berkumpul di Gedung Parlemen, London untuk menyatakan dukungan mereka untuk pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.

Pertemuan itu diberi pengarahan oleh anggota parlemen, pengacara dan akademisi, yang semuanya membahas dan menegaskan hak dasar rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Pernyataan:

Kami Anggota DPR yang bertanda tangan di bawah ini:

I.   Menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di Papua Barat tidak dapat diterima.

II.  Peringatkan bahwa tanpa tindakan internasional, orang-orang Papua Barat berisiko punah.

III. Menegaskan kembali hak rakyat West Papua atas penentuan nasib sendiri yang sejati.

IV. Nyatakan 'Tindakan Pilihan Bebas' tahun 1969 sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip ini.

V.  Menyerukan pemungutan suara yang diawasi secara internasional tentang penentuan nasib sendiri sesuai
dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dan 1541 (XV).

Istana Westminster, London, 3 Mei 2016

Baca juga: Petinggi KKB Papua Sampaikan 6 Tuntutan ke Jokowi, Termasuk Bebaskan Victor Yeimo dan 8 Mahasiswa

Ada 21 orang yang ikut menandatangani pernyataan tersebut, yaitu Benny Wenda (United Liberation Movement for West Papua), Samuela 'Akilisi Pohiva (PM Tonga), Bruno Leignkone (Menteri Luar Negeri Vanuatu), Ralph Regenvanu (Menteri Pertanahan Vanuatu), Gary Juffa (Gubernur Provinsi Utara Papua Nugini), Duta Besar Rex Horoi (Utusan Khusus untuk Papua Barat).

Berikutnya, Hon Manasseh Sogavare (PM Kepulauan Solomon), Lord Alton (House of Lords Inggris), Lord Harries (House of Lords Inggris dan mantan Uskup Oxford), Andrew Smith MP (Parlemen Inggris), Alan Whitehead MP (Parlemen Inggris), Nick Brown MP (Parlemen Inggris), Caroline Lucas, MP (Parlemen Inggris), Richard Di Natale (Pemimpin Partai Hijau Australia).

Selain itu, Scott Ludlam (Parlemen Australia), Robert Simms (Parlemen Australia), Frances Bedford (Parlemen Australia), Bart Staes (MEP Belgia), Catherine Delahunty MP (Selandia Baru), Joe Natuman (Wakil Perdana Menteri dari Vanuatu) dan Dr Rupert Roopnaraine MP (Menteri Pendidikan Guyana).

Kemudian pada Desember 2020, ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara.

Pemerintahan Sementara ULMWP beroperasi menurut sistem presidensial, diatur oleh prinsip-prinsip Demokrasi Hijau.

Kabinet penuh yang memimpin 12 departemen di lapangan di Papua Barat diumumkan pada 1 Mei 2021. (*)