Berita Papua

Masuk Kepulauan Melanesia, Papua Nugini Berbatasan dengan Provinsi Papua Mulai Pilih Parlemen

Pemungutan suara untuk memilih parlemen baru di Papua Nugini dimulai pada hari Senin 4 Juli 2022.

Editor: Agustinus Sape
AP Photo/Aaron Favila, File)
PORT MORESBY - Anak-anak bermain di lingkungan lokal di Port Moresby, Papua Nugini, 15 November 2018. Pemilih mulai memberikan suara pada Senin 4 Juli 2022, dalam pemilihan umum Papua Nugini untuk memutuskan pemerintah koalisi yang akan memerintah salah satu Negara Selatan terpadat dan beragam di Pasifik selama lima tahun ke depan. 

POS-KUPANG.COM - Papua Nugini ( Papua New Guinea) sudah tidak asing lagi karena letaknya dekat dengan Indonesia, berbatasan dengan Provinsi Papua, salah satu provinsi dari NKRI.

Dari segi gugus kepulauan dan ras, Papua Nugini berada dalam gugus kepulauan Melanesia, di mana sebagian wilayah Indonesia, mulai dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Provinsi Papua, termasuk di dalamnya.

Di tengah konflik yang terus berjalan di wilayah Provinsi Papua, akibat aksi dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua yang terus menyerang personel TNI dan Polri serta warga sipil, Papua Nugini mulai memasuki kegiatan pemilihan parlemen alias wakil rakyat

Pemungutan suara untuk memilih parlemen baru di Papua Nugini dimulai pada hari Senin 4 Juli 2022.

Sebanyak 3.625 kandidat bersaing untuk masa jabatan lima tahun di parlemen dengan 118 kursi.

Pemilihan akan diadakan hingga 22 Juli. Hasil resmi diharapkan bulan depan.

Sekitar 5 juta pemilih akan memberikan suara mereka di 9.905 tempat pemungutan suara yang ditunjuk yang terdiri dari 11.066 tempat pemungutan suara yang didirikan di empat wilayah negara kepulauan itu – Wilayah Dataran Tinggi, Wilayah Mamose, Wilayah Kepulauan Nugini, dan Wilayah Selatan.

Pemungutan suara dimulai Senin di 15 provinsi.

Simon Sinai, komisioner Komisi Pemilihan Papua Nugini, mengatakan, “Kami bertujuan untuk menyelesaikan pemungutan suara sesegera mungkin untuk memulai penghitungan dan agar surat perintah pemilihan dikembalikan pada 29 Juli 2022.”

Penduduk yang tersebar di seluruh negara kepulauan dengan medan yang sulit, komunikasi yang lemah, dan kurangnya fasilitas menjadikan pemilu sebagai salah satu masalah paling menantang di negara berpenduduk sekitar 9 juta orang itu.

"29 Juli adalah batas waktu pengembalian semua surat perintah dan tidak bisa ditunda," katanya, menurut harian Nasional.

Baca juga: Getol Dukung Papua Merdeka, Vanuatu Malah Terancam Punah Hingga Bank Dunia Turun Tangan

Negara kepulauan itu hanya memiliki 111 anggota parlemen, tetapi tujuh kursi ditambahkan ke parlemen setelah tujuh distrik baru dibentuk baru-baru ini.

Dirusak oleh kekerasan etnis dan politik, sekitar 28 kematian dan beberapa cedera dilaporkan sejak Mei ketika kampanye pemilihan dimulai di negara itu.

Dari total calon, 167 calon adalah perempuan yang jumlahnya kurang dari 5 persen.

Parlemen yang akan keluar, yang dipilih pada tahun 2017, tidak memiliki anggota parlemen perempuan.

Hanya tujuh perempuan yang menjabat sebagai anggota parlemen sejak kemerdekaan negara itu pada 1975.

Perdana Menteri petahana James Marape dan mantan pemimpin Peter O'Neill adalah yang terdepan karena sekitar 50 partai bersaing dalam pemilihan.

Pemungutan suara memakan waktu berminggu-minggu dan komposisi pemerintah di antara lebih dari 50 partai yang memperebutkan 118 kursi tidak akan diketahui sampai Parlemen berikutnya duduk pada bulan Agustus.

Sejak kemerdekaan Papua Nugini dari Australia pada tahun 1975, pemilihan umum di negara berpenduduk 9 juta jiwa itu telah dirusak oleh kekerasan, penipuan dan penyuapan.

Kepala Polisi Inspektur Joseph Tondop pada hari Senin mendesak warga untuk tidak menjual suara mereka kepada kandidat di antara 3.625 yang bersaing untuk pemilihan.

Kandidat secara rutin membayar konstituen miskin untuk memilih mereka.

Tondop telah meyakinkan pemilih bahwa pasukan keamanan "siap untuk memastikan pemilihan ini benar-benar bebas, adil dan aman dan transparan," kata pernyataan polisi.

Papua Nugini adalah masyarakat suku yang beragam dengan sebagian besar petani subsisten dengan lebih dari 800 bahasa.

Mengenal gugus kepulauan Melanesia

Melansir Wikipedia, Melanesia (dari bahasa Yunani yang artinya "pulau hitam") adalah gugus kepulauan yang memanjang dari kepulauan Nusa Tenggara Timur di Indonesia dan lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia.

Istilah ini pertama kali digunakan oleh penjelajah Prancis bernama Jules Dumont d'Urville pada tahun 1832 untuk menunjuk ke sebuah kelompok etnis dan pengelompokan pulau-pulau yang berbeda dari Polinesia dan Mikronesia.

Sekarang ini, klasifikasi "rasial" Dumont d'Urville dianggap tidak tepat sebab dia menutupi keragaman budaya, linguistik, dan genetik Melanesia dan sekarang ini hanya digunakan untuk penamaan geografis saja.

Gugus kepulauan Melanesia berbatasan dengan kawasan Indonesia di sebelah barat, Australia di sebelah barat daya dan selatan, Selandia Baru di sebelah tenggara, kepulauan Polinesia di sebelah timur dan timur laut, serta kepulauan Mikronesia di sebelah utara.

Baca juga: Getol Dukung Papua Merdeka, Vanuatu Malah Terancam Punah Hingga Bank Dunia Turun Tangan

Negara-negara yang termasuk ke dalam kepulauan Melanesia yaitu:

1. Indonesia (Indonesia Timur: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua).

2. Timor Leste

3. Papua Nugini

4. Kepulauan Solomon

5. Kaledonia Baru

5. Vanuatu

6. Fiji

Sebagai tambahan, negara Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru (yang merupakan dependensi Prancis), Vanuatu dan Fiji menggunakan istilah ini untuk menggambarkan diri mereka sendiri karena mencerminkan sejarah kolonial bangsa-bangsa Eropa dan situasi regional umum di kepulauan Pasifik sebagai ras Melanesia.

Warga Papua sempat mengungsi ke Papua Nugini

Pada bulan November 2021, Papua Nugini harus mengerahkan pasukan pertahanan untuk menginvestigasi kabar 200 orang dari Indonesia (Papua Barat) yang mengungsi melewati batas antar negara.

Konflik bersenjata yang terjadi di Papua membuat sejumlah orang dari Indonesia memasuki Papua Nugini. Hingga saat ini masih terjadi baku tembak antara TNI dengan kelompok pemberontak yang disebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua

Dikutip dari ABC Australia, Komandan Pasukan Pertahanan PNG Gilbert Toropo mengatakan pihaknya tengah mencari tahu apakah terdapat pasukan tentara Indonesia yang melintas untuk mengejar pemberontak.

Amnesty International memperkirakan sekitar 180 orang telah melarikan diri ke pos Tumolbil dekat perbatasan. Mereka diketahui mengungsi setelah baku tembak terjadi di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa 2 November 2022.

Peneliti Amnesty International Ari Pramuditya mengatakan konflik yang kini terjadi adalah buah dari pembalasan militer Indonesia setelah seorang tentara terluka karena pemberontak.

Toropo mengatakan bahwa mereka telah mengerahkan 11 tentara untuk menilai situasi dan kondisi di Tumolbil.

"Saat ini mereka sedang melakukan penilaian sejauh mana konflik ini terjadi," katanya saat itu.

Peneliti Indonesia yang berbasis di Canberra, Hipolitus Wangge mengatakan penyeberangan perbatasan antara Indonesia dan PNG sering terjadi.

Hipolitus mengatakan orang-orang yang telantar akibat kekerasan seringkali kemudian direkrut oleh kelompok-kelompok pejuang pro-kemerdekaan.

Aksi Teror KKB Papua

Selama Januari - Juni 2022, Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua telah melancarkan aksi teror sebanyak 44 kali.

Beberapa aksi teror KKB Papua menewaskan prajurit TNI Polri serta warga masyarakat.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menyebut total korban meninggal dunia sebanyak 25 orang.

Korban tewas terdiri dari 17 warga, 7 prajurit TNI dan seorang anggota Polri. Para korban tewas diserang dan diberondong peluru anggota KKB Papua.

Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang. Rinciannya, 14 anggota TNI Polri dan tiga orang warga.

Sedangkan korban meninggal dunia dari pihak KKB Papua tercatat ada 3 orang, ketika terlibat kontak tembak dengan TNI Polri.

Melansir TribunPapua.com, Kapolda Irjen Fakhiri mengatakan, aksi teror KKB Papua dalam enam bulan terakhir 11 kali lebih banyak dari periode yang sama pada tahun 2021.

Data aksi teror KKB Papua itu disampaikan Kapolda Irjen Fakhiri dalam laporan refleksi semester pertama tahun 2022 Polda Papua.

Meski demikian, Mathius D Fakhiri memastikan KKB Papua mulai kekurangan amunisi.

Pihaknya memastikan suplai amunisi untuk Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua terhambat.

Hal itu buntut dari penangkapan oknum ASN Kabupaten Nduga berinisial AN oleh personel Polres Yalimo di Distrik Elelim yang hendak mengirim 615 butir amunisi untuk KKB Papua.

Kapolda Irjen Fakhiri bertekad terus memangkas transaksi jual beli amunisi dan senjata untuk KKB Papua.

Ia menegaskan bahwa, penangkapan AN membuat banyak nyawa terselamatkan. Menurutnya, suplai amunisi bagi KKB Papua terhambat.

"Kalau kita bagi tiga (tiga peluru untuk satu nyawa) berarti sudah 200 nyawa diselamatkan karena mereka (KKB) suka cari sasaran lalu mendekat baru tembak," kata Kapolda Irjen Fakhiri di Jayapura, Senin 4 Juli 2022, melansir Kompas.com dari beriti dengan judul Sita 615 Butir Amunisi dari Oknum ASN Diduga untuk KKB, Kapolda Papua: Ratusan Nyawa Diselamatkan.

Menurut Kapolda Irjen Fakhiri, penyitaan 615 amunisi tersebut sangat menganggu aktivitas KKB Papua.

Lebih lanjut Kapolda Irjen Fakhiri mengatakan, polisi kini mencari tahu dari mana AN mendapat amunisi.

"Kita harus cari tahu dari mana dia (AN) mendapat sumber amunisi, itu yang pertama dulu, karena saya harus memangkas transaksi jual beli amunisi dan senjata ini," katanya.

Jika penjual atau penyedia amunisi tersebut sudah bisa diungkap, lanjut Kapolda Irjen Fakhiri, maka aparat keamanan bisa fokus pada sumber dana KKB Papua.

Menurutnya, pembelian 615 butir amunisi tersebut membutuhkan anggaran cukup besar sehingga aliran dananya harus dibongkar.*

Sumber: aa.com.tr/daylymail.co.uk/fijitimes.com/cnnindonesia.com/wikipedia

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved