Pentolan KKB Papua Perkuat Intelijen, Benny Wenda Sesumbar Merdekakan Papua Barat

POS-KUPANG.COM - Interim President United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) atau Presiden Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda mengumumkan dua hal penting saat momen perayaan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan OPM pada Jumat 1 Juli 2022.

Pentolan KKB Papua itu menyebut pertama, membentuk Departemen Intelijen untuk memperkuat perjuangan. Kedua, menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional.

Pernyataan Benny Wenda dilansir dari laman website ULMWP, ulmwp.org pada Minggu 3 Juli 2022.

Benny Wenda mengawali pernyataannya : "Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 Proklamasi Kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka ( OPM ) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971."

Ia menjelaskan bahwa deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia.

"Kami, orang-orang Papua Barat, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda atau 'Tindakan Tanpa Pilihan' 1969," demikian pesan Benny Wenda untuk pemerintah Indonesia.

Sejak saat itu, tegas Benny Wenda, kami telah berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. "Melalui perang gerilya, OPM telah membantu menjaga api pembebasan tetap hidup," tandas Benny Wenda.

Baca juga: Benny Wenda Bertemu Parlemen Inggris, Desak PPB Selidiki Kasus HAM Papua Barat

"Mereka adalah penjaga rumah kami, membela tanah kami dan memperjuangkan kedaulatan yang dicuri dari kami oleh Jakarta," tambahnya.

Menurutnya, hari ini adalah kesempatan bagi semua orang Papua Barat untuk merenungkan perjuangan kami dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi kami.

"Apakah Anda diasingkan di luar negeri, di kamp pengungsi, anggota Tentara Papua Barat, atau dipindahkan secara internal oleh pasukan kolonial, kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk membebaskan Papua Barat dari penindasan Indonesia," tegasnya.

Ia menyatakan, OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara.

"Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi kita, Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita."

Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, lanjut Benny Wenda, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.

"Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk membuat dua pengumuman baru tentang Pemerintahan Sementara kita," ujarnya.

Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen pemerintah baru, Departemen Intelijen.

Baca juga: Pidato Lengkap Pentolan KKB Papua di Parlemen Inggris, Benny Wenda Singgung Referendum Papua Barat

"Seperti departemen kami yang ada, itu akan beroperasi di lapangan di Papua Barat yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia," katanya.

Kedua, kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021.

Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.

"Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971, misi rakyat kita adalah sama. Kami menolak kehadiran Indonesia di WP, yang ilegal menurut hukum internasional," kata Benny Wenda.

Profil Benny Wenda

Benny Wenda menjabat Interim President ULMWP atau Presiden Sementara Pemerintahan Sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat Siapa Benny Wenda? Berikut ini Profil Benny Wenda.

Melansir wikipedia.org, Benny Wenda lahir di Lembah Baliem, Irian Jaya.  Dia adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda berada di Inggris Raya. Pada tahun 2003 dia diberikan suaka politik oleh pemerintah Inggris setelah melarikan diri dari tahanan saat diadili. Ia telah bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, PBB, dan Parlemen Eropa.

Baca juga: Manuver Benny Wenda di Luar Negeri untuk Papua Barat, Cari Dukungan dari Parlemen ke Parlemen

Pada 2017, Benny Wenda diangkat sebagai Ketua ULMWP, sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.

Sekitar tahun 1970, Benny Wenda muda hidup di sebuah desa terpencil di kawasan Papua Barat. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya.

Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, "hidup damai dengan alam pegunungan".

Sekitar tahun 1977, ketenangan hidup mereka mulai terusik dengan masuknya pasukan militer. Saat itu, Benny Wenda mengklaim pasukan memperlakukan warga dengan keji.

Benny Wenda menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.

Dia mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Saat itu, keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.

Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Tetapi rupanya, dia berusaha melawan pilihan orang-orang dekatnya.

Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia kembali bergelora.

Saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka) membawa suara sebagian masyarakat Papua.

Baca juga: Sosok Egianus Kogoya, Komandan Perang KKB yang Marah Besar kepada Benny Wenda

Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia, termasuk otonomi khusus.

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua.

Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay meninggal. Benny Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pertentangan Benny Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Benny Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius.

Dia dituduh berbagai macam kasus. Salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.

Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Benny Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum.

Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Benny Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002.

Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik.

Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan red notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Benny Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air.

Benny Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut. Pencabutan red notice dilakukan oleh Interpol atas pertimbangan politis. Pada 17 Juli 2019, Benny Wenda mendapatkan Oxford Freedom of the City Award dari Dewan Kota Oxford. (*)