Anggota DPRD Manggarai Barat Minta KLHK Tinjau Tarif Taman Nasional Komodo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Inocentius Peni meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk meninjau ulang rencana penetapan biaya ke kawasan konservasi Taman Nasional Komodo (TNK), menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

Hal tersebut disampaikan Inocentius Peni saat dikonfirmasi per telepon, Rabu 29 Juni 2022.

"Harus ditinjau kembali, pertimbangkan semua aspek, pertimbangkan kepentingan masyarakat Manggarai Barat, bagaimana pelaku pariwisata, bagaimana kondisi nasional yang saat ini sedang buruk-buruknya (karena pandemi Covid-19), jangan diperparah dengan kebijakan ini. Orang boleh miskin secara ekonomi, tapi harus mendapatkan kesempatan menikmati pariwisata Komodo," katanya. 

Baca juga: Jokowi Kunjungan Damai ke Kiev , Rusia Tingkatkan Serangan di Timur Pasca Serangan di Mal Ukraina

Politisi Partai PAN itu sangat setuju dan mendukung konservasi dan pelestarian satwa Komodo. 

Namun demikian, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mabar itu berpendapat, wacana tersebut jika diimplementasikan sangat berdampak kepada sektor pariwisata dan penghidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari industri pariwisata. 

"Saya sepakat dengan sebagian besar masyarakat bahwa pelestarian Komodo itu dijadikan sebagai tanggung jawab bersama, tetapi terkait dengan kepentingan masyarakat Manggarai Barat dan pariwisata sebagai leading sector, dampak kenaikan tarif sangat besar. Dari data, kunjungan wisatawan lebih banyak wisatawan domestik, nah wisatawan domestik memiliki kemampuan yang terbatas. Ketika KLHK berencana menaikan tarif menjadi Rp 3.7 juta, sama dengan mengurangi begitu banyak kunjungan ke TNK," jelasnya. 

Berkurangnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, lanjut dia, akan berdampak kepada aktivitas para pelaku parit dan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah.

"Jika pendapatan untuk pemerintah daerah berkurang maka kontribusi pariwisata untuk kesejahteraan Manggarai Barat akan menurun drastis," ujarnya. 

Baca juga: Balai TNK Mabar Gandeng Imigrasi Antisipasi Main Kembang Api oleh Wisatawan di Pulau Kalong

Menurut Inocentius, kawasan TNK dengan potensi pariwisata luar biasa juga memiliki multiplier effect atau efek pengganda di mana meningkatnya angka kunjungan wisatawan, akan berdampak pada semua sektoi jasa dan sektor produktif di daerah itu. 

"Kita bicara transportasi, makin tinggi kunjungan wisatawan nusantara, maka berdampak pada industri penerbangan, okupansi hotel akan tinggi, restoran pasti akan laku, agen wisata akan bekerja maksimal, kapal pariwisata akan laku. Tapi, dengan tarif seperti ini menurut saya akan berkurang secara drastis karena itu kami minta kepada pemerintah pusat atau klhk untuk tinjau ulang kebijakan ini. Dan dalam rangka peninjauan kebijakan ini, libatkan stakeholder di daerah," katanya. 

Peninjauan harus dilakukan dan melibatkan elemen pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. 

"Betul KLHK atau TNK adalah kewenangan pemerintah pusat, tetapi terkait kepentingan masyarakat Manggarai Barat, pemerintah perlu dilibatkan baik eksekutif dan DPRD berdiskusi terkait wacana itu dan dampaknya seperti apa, harus didiskusikan dengan baik. Bisa dibayangkan, dengan kenaikan tarif itu, apakah masih bisa orang Manggarai barat menikmati pariwisata di TNK. Saya sangat yakin orang Manggarai Barat yang hidup dengan komodo tidak dapat menikmati, justru terasing dari komodo. Jadi ini yang harus dipertimbangkan," katanya. (*)

Berita Manggarai Barat lainnya