Kecelakaan Maut di Sumba Tengah, Pemda Perlu Perhatikan Kelayakan Transportasi Pedalaman 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM,KUPANG - Kasus kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang di Desa Tanambanas, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah menjadi catatan pilu tersendiri.

Sudah saatnya pemerintah aktif mengontrol kualitas moda transportasi agar tetap layak digunakan. 

Direktur Institute of Resource Governance and Social Change ( IRGSC ), Dominggus Elcid Li, Minggu 26 Juni 2022. 

Menurut Dominggus Elcid Li, kelayakan kendaraan yang perlu diperhatikan seperti halnya rem pada kendaraan, Pemda maupun instansi terkait seperti kepolisian daerah seharusnya berfungsi sebagai pengontrol, dan pelaku usaha tidak dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai.

Kematian 10 warga ini harus menjadi Moment Refleksi dan evaluasi pemerintah daerah terhadap kualitas transportasi pedalaman.

Baca juga: Ini Daftar Nama Korban Meninggal Dunia dan Selamat Akibat Lakalantas Maut di Sumba Tengah

Kelayakan kendaraan maupun jalan merupakan kunci atas keselamatan para penumpang. Untuk itu secara berkala kedua elemen ini perlu diperiksa.

Tragedi Tanambanas merupakan momen penting bagi para pejabat pemerintahan untuk memeriksa ulang kelayakan moda transportasi pedalaman.

Indikator-indikator perawatan kendaraan, kemampuan pengendara/supir, kapasitas muatan juga perlu dinilai.

Penempatan petugas pengontrol di titik keluar yang menjadi batas antara kota-desa atau pedalaman menjadi penting.

Moda transportasi pedalaman memang cukup bervariasi. Truk menjadi salah satu alternatif untuk menjembatani kondisi medan yang terjal, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan warga yang membawa hasil bumi hingga ternak.

Baca juga: Kabid Humas Polda NTT Akui Adanya Kasus Lakalantas Dump Truck di Sumba Tengah

Untuk berfungsi dengan baik di medan berat, perawatan kendaraan secara berkala adalah mutlak.

Selain dalam bentuk pengawasan, pemberian insentif dari pemerintah untuk menjaga roda transportasi pedalaman terjaga kelayakannya juga dapat dilakukan.

Salah satunya dengan memberikan perawatan gratis secara berkala untuk kendaraan yang beroperasi di pedalaman. Jika biaya perbaikan jalan di pedalaman secara berkala masih merupakan tantangan, setidaknya pemerintah memfasilitasi transportasi warga pedalaman dengan cara memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi aman.