Berita NTT Hari Ini

Abraham Liyanto: BUMDes Dikelola tak Profesional, Dana Desa Hilang

Kondisi itu menyebabkan laporan keuangan antara pengurus lama dengan pengurus baru tidak nyambung atau tidak jelas.

Penulis: Paul Burin | Editor: Rosalina Woso
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Anggota Komite I DPD RI, Abraham Liyanto 

Abraham Liyanto: BUMDes Dikelola tak Profesional, Dana Desa Hilang

POS-KUPANG.COM, KUPANG -  Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa-desa belum memberikan manfaat bagi masyarakat. Malah dana desa yang disetor ke BUMDes hilang begitu saja karena dikelola  tidak profesional.

“Banyak yang tidak jelas pelaporan keuangannya. Banyak yang bangkrut atau rugi,” kata anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),  Abraham Liyanto di Kupang, NTT, Jumat, 24 Juni 2022.

Ia menyatakan itu usai mengeliling sejumlah desa di NTT, baik di daratan Timor, Flores maupun Sumba.

Baca juga: Abraham Liyanto : Manfaatkan Peluang Pemekaran Desa

Hasil pantauan itu Abraham menemukan tidak ada BUMDes di NTT yang bisa sebagai sumber pendapatan tambahan bagi desa.

Praktis semuanya tidak memberikan keuntungan bagi kas desa.

“Ini menyedihkan. Rata-rata tiap desa, kucurkan dana Rp 200 juta hingga Rp 400 juta ke BUMDes. Dana itu menguap begitu saja. Balik modal saja tidak. Apalagi untung,” jelas senator yang sudah tiga periode ini.

Pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang, ini meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pendampingan khusus terhadap pengelolaan BUMDes.

Instansi yang terlibat harus memastikan bahwa setiap BUMDes berjalan baik dan mendapat untung agar dana desa tidak hilang tanpa laporan yang jelas.

Baca juga: Abraham Liyanto :  NTT Harus Paling Depan Jaga Pancasila

Selain pengelolaan yang tidak profesional, Abraham juga melihat persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan BUMDes adalah seringnya ganti pengurus.

Kondisi itu menyebabkan laporan keuangan antara pengurus lama dengan pengurus baru tidak nyambung atau tidak jelas.

“Pergantian pengurus sering terjadi karena ketidakcocokan dengan kepala desa,” tutur mantan Ketua Kadin Provinsi NTT ini.

Sesuai arahan menteri desa, lanjut Abraham, BUMDes menjadi tulang punggung pembangunan desa di masa mendatang.

Hal itu karena negara tidak mungkin terus meningkatkan jumlah kucuran dana desa karena kemampuan uang negara terbatas. Maka untuk menambah penghasilan di desa-desa, diharapkan bisa didapatkan dari BUMDes.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved