Prabowo: Tidak Boleh Ada Mafia dalam Pemerintahan, Setiap Rupiah Harus Dijaga untuk Rakyat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil menyita 214,84 ton narkoba dengan nilai ekonomi mencapai Rp29,37 triliun selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 atau setahun pemerintahannya.

Prabowo menyorot keberhasilan ini sama dengan menyelamatkan 629 juta jiwa manusia dari potensi kerusakan akibat narkoba, atau lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia. 

Prabowo mengatakan ancaman terhadap bangsa dan negara ada di depan mata. Ada yang bersifat fisik seperti ancaman militer. Ada juga ancaman psikologis dan ancaman secara politis. 

"Dan acanaman yang tidak kalah berbahaya adalah ancaman narkoba," kata Prabowo saat memimpin pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta, Rabu (29/10).

Prabowo mengatakan masalah utama yang menjadi prioritasnya adalah membereskan kebocoran kekayaan negara. Menurutnya, ibarat tubuh manusia, darah adalah sumber kehidupan. Bila darah itu terus bocor, tubuh akan mati. 

"Begitu juga bangsa. Kalau kekayaan kita terus bocor, bangsa ini akan gagal," katanya.

Prabowo menyampaikan, sejak awal pemerintahannya, ia telah memberikan mandat langsung kepada Kapolri untuk memimpin tiga tugas strategis utama. Pertama pemberantasan narkoba, kedua penyelundupan, dan ketiga judi online.

Ketiga hal ini, menurut Prabowo, menjadi akar dari lemahnya kedaulatan ekonomi nasional dan penyebab bocornya kekayaan negara ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Prabowo: Hasil Penghematan dan Penyitaan akan Diinvestasikan untuk Pendidikan

"Saya tidak menitip satu pun pejabat. Tidak ada titipan keluarga, tidak ada titipan ponakan. Saya hanya titip tiga hal: berantas narkoba, berantas penyelundupan, dan berantas judi online," tegasnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, Kejaksaan, BPK, KPK, dan seluruh lembaga negara lain untuk menegakkan hukum secara menyeluruh tanpa ego sektoral.

Prabowo juga menyoroti adanya pihak di dalam pemerintah yang mencoba untuk mencari kepentingan pribadi atau kelompok.

“Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pintar yang merasa bisa mengakali rakyat dan pemimpin politik."

“Mereka yang mencuri uang rakyat, uang negara, akan kita bongkar sampai ke akar-akarnya,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan pemberantasan mafia pemerintahan tidak hanya soal moral, tetapi juga syarat mutlak bagi kebangkitan ekonomi nasional. Dengan menutup kebocoran anggaran dan menegakkan integritas birokrasi, negara dapat menghemat triliunan rupiah untuk dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS