KKB Papua

Pidato Lengkap Pentolan KKB Papua di Parlemen Inggris, Benny Wenda Singgung Referendum Papua Barat

Benny Wenda menyerukan kunjungan PBB ke Papua Barat. Ia juga mengangkat masalah HAM yang mengerikan di Papua Barat.

Penulis: Alfons Nedabang | Editor: Alfons Nedabang
ULMWP.ORG
DI PARLEMEN INGGRIS - Presiden Sementara Pemerintah ULMWP Benny Wenda bersama anggota Parlemen Inggris, Rabu 14 Juni 2022. Selain mendesak PBB selidiki kasus HAM di Papua Barat, Benny Wenda meminta dilakukan referendum. 

Operasi militer terus berlanjut di Intan Jaya karena Indonesia sedang membangun tambang emas di sana, Blok Wabu. Mereka membangun jalan raya trans Papua melalui hutan hujan kita karena mereka ingin mengambil sumber daya alam kita.

Alih-alih perusakan lingkungan ini, dunia harus mendukung Visi Negara Hijau kita, yang menawarkan masa depan bagi seluruh umat manusia.

Selama bertahun-tahun, kami telah berteriak dan berteriak bahwa Indonesia telah membom kami, kami telah menunjukkan kepada dunia bom yang mereka jatuhkan pada kami, tetapi kami telah diabaikan.

Sekarang kami memiliki bukti bahwa Indonesia diam-diam membom Papua Barat dengan amunisi yang mereka beli di Eropa.

Baca juga: Komandan KKB Papua Ancam Buka Front Perang Baru Lawan TNI-Polri Usai Rampas Senjata. Siap Tempur

Sebuah laporan dari Conflict Armament Research menunjukkan bahwa Indonesia mengubah senjata yang dibeli dari Serbia yang dimaksudkan untuk penggunaan sipil.

Sama seperti mereka menyalahgunakan dana Uni Eropa untuk menegakkan pendudukan ilegal mereka melalui Otonomi Khusus, Indonesia juga menyalahgunakan senjata Eropa untuk membunuh rakyat saya.

PBB telah menunjukkan bahwa Indonesia sengaja menargetkan perempuan dan anak-anak. Mereka berperang melawan Papua Barat secara ilegal.

Sebagai Presiden Sementara Pemerintahan Sementara ULMWP saya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Pertama, Indonesia harus mengizinkan PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat.

Pemerintah China baru-baru ini mengizinkan PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uyghur. Mengapa Indonesia tidak melakukan hal yang sama?

Kedua, militer Indonesia harus segera mundur dari West Papua.

Ketiga, Indonesia harus mengizinkan media internasional masuk ke Papua Barat. Mereka harus menunjukkan kepada dunia genosida yang telah mereka sembunyikan selama 60 tahun.

Baca juga: Komandan KKB Papua Ancam Buka Front Perang Baru Lawan TNI-Polri Usai Rampas Senjata. Siap Tempur

Keempat, kami menuntut agar Inggris dan UE menghentikan semua investasi di Papua Barat sampai Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia masuk ke wilayah tersebut.

Akhirnya, Presiden Indonesia Jokowi harus duduk bersama saya untuk membahas referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional.

Saya telah menyerukan ini sejak 2019. Saya mengulangi panggilan saya lagi sekarang. Referendum kemerdekaan adalah satu-satunya solusi damai yang mungkin untuk masalah ini.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved